Jakarta, Suararealitas.co – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mendorong pesantren menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha, menciptakan pelaku ekonomi baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat di kawasan perdesaan.
Hal tersebut disampaikan Muhaimin dalam Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren yang berlangsung di Auditorium Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun kolaborasi dalam memperkuat kemandirian ekonomi pesantren.
Dalam sambutannya, Muhaimin menegaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak cukup hanya mengandalkan komitmen pemerintah maupun kepemimpinan yang memiliki visi baik. Setiap program harus ditopang ekosistem yang dirancang secara sistematis, termasuk tata kelola, pengawasan, dan kesiapan para pelaksana agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Ia mencontohkan pengalaman program Kredit Usaha Tani (KUT) pada 1998 yang digagas pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Menteri Koperasi Adi Sasono. Program yang bertujuan mempercepat pemberdayaan petani tersebut justru meninggalkan tunggakan kredit sekitar Rp10 triliun dalam waktu kurang dari satu tahun.
Menurut Muhaimin, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa program dengan tujuan baik sekalipun dapat menghadapi persoalan apabila tidak didukung sistem pelaksanaan yang memadai. Dampaknya bahkan dapat menyeret sejumlah pihak ke dalam persoalan hukum, termasuk ulama dan kiai pengasuh pesantren.
“Pengalaman ini menjadi referensi penting ketika kita berbicara mengenai pembangunan ekonomi dan upaya mempercepat pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Muhaimin menilai pesantren memiliki modal sosial dan kelembagaan yang kuat untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pesantren telah memiliki sumber daya manusia, jaringan sosial, aktivitas pendidikan, serta hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Jaringan alumni yang tersebar di berbagai daerah juga menjadi potensi untuk memperluas kegiatan ekonomi.
Karena itu, ia mengapresiasi keterlibatan kalangan akademisi dan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dalam membangun ekosistem pemberdayaan tersebut. Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dinilai penting untuk mempertemukan kajian akademis, pengalaman praktis, serta jaringan ekonomi yang dapat mendukung kemandirian pesantren.
Pemberdayaan Jadi Strategi Pembangunan Nasional
Muhaimin juga mengaitkan penguatan pemberdayaan masyarakat dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Menurutnya, pengelolaan kekayaan alam oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab negara dalam memelihara dan memberdayakan masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 34.
Ia berpandangan, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dapat memperkuat kapasitas keuangan negara untuk membiayai berbagai program strategis, termasuk pemberdayaan masyarakat.
“Setiap rupiah dari APBN harus bermanfaat dan bermakna pada pemberdayaan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemberdayaan harus menjadi strategi sekaligus cara kerja utama pembangunan nasional, bukan sekadar program tambahan. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pembangunan diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
Menurutnya, penguatan ekonomi dari bawah diperlukan untuk menciptakan struktur perekonomian yang lebih seimbang. Selama ini, pertumbuhan ekonomi masih banyak ditopang pelaku usaha besar, sementara UMKM dan usaha kecil belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi kekuatan utama perekonomian.
Karena itu, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif perlu dibarengi dengan upaya menciptakan lebih banyak pelaku usaha baru dari kalangan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Pesantren dan Dana Desa Perkuat Ekonomi Masyarakat
Dalam upaya mempercepat pemberdayaan, Muhaimin mendorong agar pengembangan ekonomi pesantren diintegrasikan dengan program dana desa. Ia menilai, selama sekitar tujuh tahun pelaksanaan dana desa, pembangunan masih banyak diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan kegiatan padat karya atau cash for work.
Meski memberikan manfaat bagi masyarakat, pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan penguatan kapasitas ekonomi. Masyarakat desa diharapkan tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha dan menciptakan sumber pendapatan secara mandiri.
Muhaimin meyakini pesantren yang berada di kawasan perdesaan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi apabila terhubung dengan potensi desa, dukungan pemerintah, dan jaringan usaha yang lebih luas.
Untuk itu, ia mendorong percepatan pembangunan ekosistem ekonomi berbasis pesantren dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan. Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah rantai pasok yang menghubungkan pesantren dengan UMKM, kebutuhan konsumsi, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif.
Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin juga memaparkan tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui subsidi, bantuan sosial, pengurangan pajak, dan peningkatan fasilitas publik. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja. Ketiga, menghilangkan kantong-kantong kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan, termasuk di lingkungan pesantren.
Ia menyoroti masih banyak pesantren yang memberikan pendidikan secara gratis kepada sebagian santrinya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan ekonomi pesantren agar lembaga pendidikan tersebut dapat terus menjalankan fungsi sosial dan pendidikannya secara berkelanjutan.
Koperasi Pesantren Perlu Dibangun dengan Kepemilikan Bersama
Selain pengembangan kegiatan usaha, Muhaimin menekankan pentingnya pembenahan manajemen dan tata kelola koperasi pesantren. Salah satu hal mendasar yang perlu diperhatikan sejak awal adalah aspek kepemilikan atau ownership.
Menurutnya, koperasi pesantren tidak seharusnya hanya bertumpu pada kepemilikan pribadi pengasuh atau kiai. Masyarakat sekitar dan berbagai pihak yang berkepentingan perlu dilibatkan agar memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan usaha.
“Kalau sudah koperasi pesantren, tetapi yang memiliki hanya kiainya, hampir pasti tidak akan berlanjut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberlanjutan koperasi tidak cukup ditopang oleh sistem operasional dan manajemen yang baik, tetapi juga membutuhkan fondasi kepemilikan yang kuat. Keterlibatan berbagai pihak menjadi penting agar usaha tetap berjalan ketika terjadi pergantian kepemimpinan maupun persoalan internal.
Karena itu, Muhaimin mendorong pesantren membangun model kepemilikan koperasi yang lebih terbuka dengan melibatkan masyarakat luas. Bahkan, ia mengajak pesantren untuk berani menerapkan prinsip go public dalam pengelolaan koperasi sehingga manfaat dan tanggung jawab kepemilikannya dapat dirasakan bersama.
Muhaimin berharap pesantren tidak hanya dipandang sebagai milik perseorangan, melainkan sebagai aset sosial yang menjadi bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia.
Melalui penguatan kelembagaan, tata kelola koperasi, jaringan usaha, serta kolaborasi lintas sektor, pesantren diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pemberdayaan sekaligus penggerak ekonomi desa. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi memperluas pemerataan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.












