JAMBI,(6/9) Suararealitas.co — Transformasi penyediaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur terpusat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuju sistem dapur berbasis sekolah mulai mengemuka sebagai salah satu opsi dalam penguatan pelaksanaan program nasional tersebut.
Namun, gagasan itu mendapat catatan kritis dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPEMBI) Jambi. Organisasi tersebut menilai penerapan dapur berbasis sekolah tidak dapat dilakukan hanya dengan mengalihkan fungsi penyediaan makanan kepada kantin sekolah. Diperlukan kajian komprehensif, standar yang ketat, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia agar tujuan program MBG tetap tercapai.
Ketua GAPEMBI Jambi, Arkani Hilmie, menyatakan masih pesimistis apabila transformasi tersebut dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Perubahan skema penyediaan MBG harus mempertimbangkan aspek kualitas gizi, keamanan pangan, kapasitas produksi, pengawasan, hingga efektivitas penggunaan anggaran negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami melihat gagasan dapur berbasis sekolah perlu dikaji lebih mendalam. Jangan sampai perubahan sistem justru menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi mutu makanan, kebersihan, kapasitas produksi maupun pengawasan anggaran,” ujar Arkani Hilmie.
Menurut Arkani, salah satu persoalan utama yang harus dihitung secara presisi adalah kapasitas produksi kantin sekolah. Selama ini, sebagian besar kantin sekolah tidak dirancang untuk menyediakan makanan bagi seluruh siswa. Kantin pada umumnya hanya melayani siswa yang memilih membeli makanan atau minuman pada jam sekolah.
Kondisi tersebut tentu berbeda apabila kantin diberikan tanggung jawab untuk menyediakan makanan bergizi bagi seluruh siswa setiap hari.
“Kalau sebelumnya kantin hanya melayani sebagian siswa, kemudian harus menyediakan makanan untuk seluruh siswa, tentu skala kebutuhannya berubah total. Kapasitas dapur, peralatan, tenaga kerja, bahan baku, penyimpanan, distribusi sampai pengelolaan limbah harus dihitung secara detail,” tegas Arkani.
GAPEMBI Jambi menilai pemerintah tidak boleh mengasumsikan bahwa seluruh kantin sekolah memiliki kemampuan yang sama. Kondisi sekolah di setiap daerah sangat beragam, termasuk dari sisi luas bangunan, fasilitas sanitasi, ketersediaan air bersih, peralatan memasak, tempat penyimpanan bahan pangan, hingga sumber daya manusia yang mengelola makanan.
Selain aspek teknis, Arkani juga mengingatkan pemerintah agar perubahan skema MBG tidak membuka ruang baru bagi kebocoran anggaran.
Dengan jumlah penerima manfaat yang besar, sistem pengadaan dan distribusi makanan membutuhkan mekanisme pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semakin banyak titik penyediaan makanan, semakin kompleks pula rantai pengawasan yang harus dibangun.
“Jangan sampai niatnya melakukan efisiensi dan mendekatkan pelayanan kepada sekolah, tetapi pada akhirnya justru menciptakan titik-titik baru yang sulit diawasi. Potensi kebocoran anggaran harus menjadi bagian dari kajian sejak awal,” kata Arkani.
Menurut GAPEMBI Jambi, SPPG dengan sistem terpusat masih dapat menjadi pilihan bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas memadai. Skema tersebut dinilai dapat dipertahankan dengan melakukan evaluasi dan penguatan terhadap aspek distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan serta pengawasan.
Arkani menegaskan bahwa apa pun skema yang nantinya dipilih pemerintah, kepentingan utama harus tetap berada pada kualitas makanan yang diterima peserta didik serta memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, transparan dan tepat sasaran.
“Yang terpenting bukan sekadar mengubah model dapurnya, tetapi bagaimana MBG dapat berjalan dengan standar gizi dan keamanan pangan yang baik, distribusi yang efektif, serta sistem pengawasan yang kuat. Jangan sampai perubahan skema justru menimbulkan persoalan baru,” pungkas Arkani Hilmie, Ketua GAPEMBI Jambi.
