JAKARTA, Suararealitas.co – Dewan Pengurus Nasional (DPN) Pengusaha Tani Indonesia (PTI) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2026–2031 resmi dilantik dan dikukuhkan dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Pelantikan tersebut menjadi momentum penting memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menegaskan komitmen PTI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan nasional melalui penguatan kewirausahaan di sektor pertanian.
Pelantikan dihadiri Ketua Umum HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian RI Dr. H. Sudaryono, B.Wng., M.M., Ketua Umum Pengusaha Tani Indonesia HKTI Dr. Yasir Machmud, S.E., M.Si., Ketua Dewan Pembina DPN PTI HKTI sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI Hj. Rina Sa’adah, Lc., M.Si., jajaran Kementerian Pertanian, anggota DPR RI, pelaku usaha, akademisi, organisasi pertanian, serta tamu undangan dari berbagai daerah di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prosesi berlangsung khidmat diawali dengan pembacaan Surat Keputusan kepengurusan, pengucapan ikrar pengurus, hingga penyerahan pataka organisasi sebagai simbol amanah kepemimpinan. Para pengurus yang dilantik menyatakan komitmennya untuk mengabdikan diri dalam membangun sektor pertanian Indonesia yang maju, mandiri, modern, dan berdaya saing.
Ketua Umum Pengusaha Tani Indonesia HKTI Dr. Yasir Machmud, S.E., M.Si. menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya harus menjadi kekuatan utama dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, PTI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan bagian dari gerakan besar membangun sektor pertanian yang mandiri, modern, dan mampu bersaing di tingkat global.
Mengawali sambutannya, Yasir mengajak seluruh pengurus menyadari besarnya amanah yang diemban setelah resmi dilantik.
“Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka mengukuhkan eksistensi organisasi. Secara sadar kita akan melangkah masuk ke dalam gelanggang pengabdian untuk mempertahankan kedaulatan pangan Indonesia. Kementerian Pertanian telah menggulirkan visi besar agar bangsa ini mandiri dan mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan. Karena itu, keberadaan kita harus menjadi pagar yang kuat bagi pertanian Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Ia mengatakan, pengukuhan kepengurusan bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi titik awal perjuangan untuk membangun ekosistem pertanian yang lebih kuat, produktif, dan berkelanjutan.
Yasir juga mengutip pesan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menurutnya harus menjadi pegangan seluruh pengurus dalam bekerja.
“Sebagai lelaki, jangan pernah melihat matahari terbit dari belakang rumah. Jangan mau kalah dengan matahari yang keluar dari peristirahatannya. Kita tidak boleh menunggu bola. Kesempatan harus dijemput, direbut, dan diciptakan mulai dari diri kita masing-masing,” katanya.
Menurut Yasir, PTI akan berada di garis terdepan mendukung berbagai program strategis pemerintah, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Melalui Program Makan Bergizi Gratis, PTI berkomitmen memastikan ketersediaan pasokan pangan berkualitas seperti beras, sayuran, bawang, telur, daging, hingga susu secara berkelanjutan. Sementara melalui Koperasi Merah Putih, PTI akan memperkuat ekonomi desa dengan memangkas rantai distribusi sehingga nilai tambah hasil pertanian dapat lebih banyak dinikmati oleh petani.
Ia menegaskan, organisasi yang kuat tidak cukup dibangun dengan semangat semata, tetapi harus ditopang sumber daya manusia yang unggul serta perencanaan yang matang.
“Semua organisasi tidak akan pernah bertahan jika hanya berputar pada semangat tanpa arah. Organisasi yang kokoh berdiri di atas dua pilar utama, yaitu kualitas sumber daya manusia dan perencanaan yang matang. SDM yang unggul adalah mesin penggerak, sedangkan perencanaan yang matang adalah peta menuju keberhasilan,” tegasnya.
Yasir optimistis kepengurusan baru diisi figur-figur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kepedulian tinggi terhadap kemajuan sektor pertanian nasional.
Ia juga mengajak seluruh pengurus mengubah cara pandang masyarakat terhadap dunia pertanian.
“Hari ini kita harus mengubah narasi keliru itu. Pertanian bukan lagi identik dengan kemiskinan. Kita sudah melihat lahirnya petani-petani milenial yang sukses, modern, dan mampu menjadikan pertanian sebagai sumber kesejahteraan baru. Jangan pernah malu menjadi pengusaha tani. Kita memiliki teknologi, digitalisasi, dan sumber daya manusia yang cerdas untuk membawa pertanian Indonesia semakin maju,” ujarnya.
Untuk mewujudkan transformasi tersebut, PTI menetapkan tiga agenda besar organisasi, yakni mempercepat hilirisasi produk pertanian agar memiliki nilai tambah, memperluas akses pasar melalui kemitraan dengan koperasi, UMKM, hotel, restoran, industri hingga pasar ekspor berbasis digital, serta membangun ekosistem kewirausahaan pertanian yang mampu melahirkan generasi baru pengusaha tani sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Sementara itu, Ketua Umum HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian RI Dr. H. Sudaryono, B.Wng., M.M., menegaskan bahwa sektor pertanian dan pangan merupakan prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, setelah pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) di Gorontalo, Presiden memberikan arahan agar seluruh organisasi pertanian bergerak bersama mendukung pembangunan sektor pertanian nasional.
“HKTI, Pemuda Tani, KTNA, dan seluruh organisasi pertanian harus menjadi satu kekuatan besar dalam mendukung pembangunan pertanian nasional. Kita akan duduk bersama menyusun langkah-langkah konkret agar seluruh program pemerintah dapat berjalan secara efektif,” ujarnya.
Sudaryono menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha pertanian harus memahami arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan produksi dalam negeri, bukan bergantung pada impor pangan.
“Kalau ada pengusaha tani yang justru ingin menjadi importir beras atau importir jagung, tentu itu bertentangan dengan arah kebijakan Presiden. Yang kita bangun adalah swasembada. Apa yang hari ini masih kita impor harus kita produksi sendiri di dalam negeri,” tegasnya.
Ia menjelaskan pemerintah saat ini memfokuskan pengembangan sedikitnya sembilan komoditas strategis, antara lain kelapa, kakao, kopi, pala, lada, jagung, dan sejumlah komoditas unggulan lainnya. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,9 triliun untuk penyediaan benih dan bibit unggul yang didistribusikan kepada petani di seluruh Indonesia.
Menurut Sudaryono, kondisi tersebut membuka peluang besar bagi para pengusaha tani untuk mengembangkan usaha berbasis komoditas unggulan dengan orientasi pasar ekspor.
Ia juga mengungkapkan pemerintah terus membuka akses pasar internasional agar komoditas Indonesia tidak lagi diekspor melalui negara lain, melainkan langsung menuju negara tujuan sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha nasional.
Dalam kesempatan itu, Sudaryono mengingatkan seluruh pengusaha tani agar tidak mudah percaya kepada oknum yang mengatasnamakan dirinya, Menteri Pertanian, maupun Kementerian Pertanian untuk meminta imbalan dalam bentuk apa pun.
“Kalau ada orang yang mengaku dekat dengan saya, dekat dengan Menteri Pertanian, atau mengatasnamakan Kementerian Pertanian lalu meminta fee dalam bentuk apa pun, saya pastikan itu tidak benar. Laporkan kepada polisi atau KPK. Semua bantuan pemerintah harus berjalan secara transparan dan bersih,” tegasnya.
Ia berharap PTI mampu menjadi jembatan antara pemerintah dengan dunia usaha sehingga berbagai program pembangunan pertanian dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan petani Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina DPN Pengusaha Tani Indonesia HKTI sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI Hj. Rina Sa’adah, Lc., M.Si., menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, Komisi IV DPR RI melalui Panitia Kerja Pangan terus menyusun berbagai regulasi untuk memberikan kemudahan investasi di sektor pertanian sehingga mampu memperkuat ekosistem usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Rina berharap PTI menjadi rumah besar bagi para pelaku usaha pertanian yang mampu menghimpun berbagai potensi serta membangun kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, koperasi, BUMN, sektor swasta, startup pertanian, hingga komunitas petani.
Di tengah tantangan global berupa perubahan iklim, gangguan rantai pasok, serta ancaman krisis pangan dunia, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi kekuatan pangan dunia karena didukung sumber daya alam yang melimpah, lahan pertanian yang luas, perkembangan teknologi, dan bonus demografi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga meningkatnya kesejahteraan petani.
“Petani tidak boleh hanya menjadi produsen. Mereka harus memperoleh keuntungan yang adil dari seluruh rantai nilai pertanian,” tegasnya.
Menurutnya, pengusaha tani memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan inovasi, memperluas akses pasar, membangun kemitraan, mengembangkan teknologi, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor agribisnis.
Menutup sambutannya, Rina mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPN PTI HKTI periode 2026–2031 yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu menjadi motor penggerak transformasi pertanian Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Pelantikan DPN Pengusaha Tani Indonesia HKTI periode 2026–2031 diharapkan menjadi awal lahirnya organisasi yang semakin solid, profesional, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan sinergi antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, PTI diharapkan mampu memperkuat hilirisasi, membuka akses pasar yang lebih luas, mendorong tumbuhnya pengusaha tani muda, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, modern, dan berdaulat.
