Pembacaan Agenda Politik Perempuan dan Rekomendasi Perempuan: Memimpin Keadilan Transformatif dan Ekologis

 

Jakarta Timur, Suararealitas.co – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menggelar Forum Konsolidasi Nasional Perempuan sebagai rangkaian awal menuju Kongres Nasional VI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (9/4/2026).  Forum ini menjadi bagian dari musyawarah tertinggi organisasi untuk menetapkan arah strategis, termasuk perubahan AD/ART, garis besar kebijakan, program nasional, serta pengesahan kepengurusan nasional.

Mengusung tema “Perempuan Memimpin Keadilan Transformatif dan Ekologis”, forum ini menghadirkan lima isu utama yang dibahas melalui berbagai sesi talkshow, yaitu:

1. Akses hak ekonomi perempuan dan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif;
2. Strategi transformatif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender;
3. Penguatan keterwakilan perempuan dalam ranah politik dan publik;
4. Demokrasi berkeadilan gender di tengah krisis sosial dan politik;
5. Aksi perempuan untuk keadilan iklim dan transisi energi yang adaptif dan inklusif.

Kegiatan ini dihadiri oleh akademisi, jaringan masyarakat sipil, aktivis, pejabat negara, serta berbagai mitra sebagai narasumber dan peserta.

Konsolidasi Politik Perempuan dalam Demokrasi Indonesia

Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Ibu Arifatul, menyampaikan bahwa forum ini merupakan ruang strategis untuk memperkuat konsolidasi politik perempuan dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

“Tantangan perempuan yang semakin kompleks menuntut kerja sama lintas jaringan dan organisasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa ketidakadilan struktural masih menjadi persoalan nyata, mulai dari kesenjangan upah, keterbatasan akses terhadap sumber daya dan permodalan, hingga rendahnya keterwakilan politik perempuan—yang saat ini tercatat sekitar 22 persen di DPR RI dan 16 persen di DPRD provinsi periode 2024–2029.

Kelompok perempuan di wilayah pedesaan, pesisir, serta kelompok rentan disebut sebagai pihak yang paling terdampak, termasuk dalam kebijakan transisi energi yang belum sepenuhnya berperspektif keadilan gender. Padahal, perempuan memiliki pengetahuan lokal yang krusial dalam menjaga keberlanjutan ekologi.

Penguatan Gerakan dan Kepemimpinan Perempuan

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati Tangka, menegaskan bahwa konsolidasi nasional ini menjadi langkah awal menuju kongres yang lebih substansial dan berdampak.

“Hari ini kita memulai konsolidasi sebagai bagian dari mandat organisasi untuk memperkuat arah gerakan ke depan. Perempuan tidak lagi berada di posisi marginal, tetapi sebagai aktor penting dalam mendorong perubahan sosial,” ujarnya.

Ia menambahkan, KPI akan fokus pada penguatan organisasi, peningkatan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender, serta mendorong keterwakilan perempuan yang lebih signifikan dalam ruang pengambilan keputusan.

Rekomendasi Strategis Agenda Politik Perempuan

Dalam rangkaian talkshow nasional, forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis sebagai bagian dari penguatan agenda politik perempuan menuju keadilan transformatif dan ekologis, yaitu:

1. Reformasi kebijakan dan hukum berperspektif gender dan ekologis, untuk memastikan keadilan substantif bagi perempuan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam;
2. Penguatan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, melalui sistem yang komprehensif, responsif, dan terintegrasi;
3. Reformasi kebijakan ekonomi dan fiskal yang adil gender, termasuk pengakuan ekonomi perawatan (care economy) dan perluasan akses kerja;
4. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya di sektor politik, pembangunan, dan transisi energi;
5. Penguatan gerakan perempuan berbasis kolaborasi, melalui konsolidasi lintas sektor dan pengorganisasian akar rumput;
6. Pendorongan pembangunan yang berkeadilan, dengan memastikan keterlibatan perempuan untuk mencegah pemiskinan struktural.

Agenda Tematik Perjuangan Perempuan

Selain itu, forum ini juga merumuskan arah perjuangan melalui lima agenda tematik utama:

1. Ekonomi dan perlindungan sosial: memperluas jaminan sosial inklusif, akses terhadap bantuan sosial, serta sumber daya ekonomi seperti tanah dan pembiayaan;

2. Penanganan kekerasan berbasis gender: memperkuat kebijakan responsif gender, perlindungan korban, serta literasi keamanan digital;

3. Keterwakilan politik perempuan: mendorong implementasi afirmasi 30 persen dan penguatan pendidikan politik;

4. Demokrasi berkeadilan gender: memperluas ruang aman, melawan penyempitan ruang sipil, serta praktik otoritarianisme;

5. Keadilan iklim dan transisi energi: memastikan partisipasi perempuan dan menghentikan praktik pembangunan yang merampas ruang hidup.

Penegasan Komitmen

Melalui rangkaian rekomendasi tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat gerakan perempuan sebagai kekuatan politik yang mendorong perubahan sistemik menuju Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kongres Nasional VI ini diharapkan menjadi momentum penting dalam meneguhkan perempuan sebagai pemimpin utama dalam mewujudkan keadilan transformatif dan ekologis di Indonesia.