Jakarta, Suararealitas.co — Gerakan Aktivis Jakarta menggelar diskusi publik bertajuk “Modernisasi Sistem Air Bersih Jakarta: Tantangan, Strategi, dan Masa Depan Layanan Publik” pada Selasa (14/4/2026) di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat. Forum ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan untuk membahas arah kebijakan dan pengelolaan air bersih di ibu kota.
Dalam paparannya, Direktur Operasional PAM JAYA, Syahrul Hasan, menegaskan bahwa transformasi menyeluruh dalam sistem air bersih merupakan kebutuhan mendesak di tengah pesatnya pertumbuhan Jakarta. Modernisasi, kata dia, tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembenahan sistem distribusi dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kualitas layanan.
“PAM Jaya terus mendorong peningkatan layanan melalui penguatan jaringan perpipaan, pengurangan kebocoran, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air bersih,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Syahrul mengungkapkan, saat ini cakupan layanan air bersih di Jakarta baru mencapai sekitar 82 persen, dengan kapasitas produksi sekitar 23.000 liter per detik. Ia menilai, ketergantungan terhadap pasokan air baku dari Jatiluhur serta luasnya jaringan pipa menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas distribusi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, PAM JAYA terus melakukan modernisasi jaringan, termasuk mengganti pipa lama dengan material HDPE yang lebih aman dan tahan lama. Selain itu, kebutuhan investasi pengembangan sistem air bersih di Jakarta diperkirakan mencapai Rp34 triliun.
“Sebagian besar pembiayaan didorong melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) agar percepatan pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Saat ini, PAM JAYA telah melayani sekitar 1,2 juta pelanggan. Namun demikian, tantangan lain yang dihadapi adalah masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan air tanah. Untuk itu, perusahaan terus mendorong program zona bebas air tanah sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air.
Dari sisi kualitas, Syahrul memastikan bahwa air yang diproduksi PAM JAYA telah memenuhi standar kesehatan sesuai regulasi yang berlaku. Bahkan, pada 2025, air PAM JAYA juga telah memperoleh sertifikasi halal berdasarkan kajian keagamaan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menegaskan bahwa air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang tidak dapat tergantikan. Ia menyinggung bahwa selama kurang lebih 25 tahun, pengelolaan air di Jakarta berada dalam skema swastanisasi yang berorientasi pada keuntungan.
“Sekarang pengelolaan air sudah kembali ke PAM JAYA sebagai BUMD. Ini penting agar negara hadir menjamin akses air bersih yang berkeadilan,” ujarnya.
Meski demikian, Basri mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, termasuk kekurangan sambungan perpipaan sekitar 20 persen serta kebutuhan modernisasi infrastruktur yang cukup besar. Di sisi lain, keterbatasan keuangan daerah menjadi kendala serius dalam percepatan pembangunan.
“Karena itu diperlukan skema pembiayaan alternatif seperti creative financing dengan melibatkan pihak swasta,” kata Basri.
Diskusi yang dimoderatori oleh Muhammad Awab Zimah ini juga menghadirkan perspektif masyarakat. Perwakilan FKDM Provinsi DKI Jakarta, Raden Umar, menekankan pentingnya peran publik dalam mendukung dan mengawasi layanan air bersih.
Ia mendorong adanya pemutakhiran data pelanggan, sosialisasi tarif progresif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendeteksi potensi gangguan distribusi air sejak dini.
Diskusi ini tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga diharapkan mampu melahirkan rekomendasi konkret untuk mempercepat transformasi layanan air bersih di Jakarta. Dengan kolaborasi antara pemerintah, BUMD, swasta, dan masyarakat, modernisasi sistem air bersih diharapkan dapat terwujud secara inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
