Jakarta, Suararealitas.co — Seminar bertajuk “Peran Serta Asosiasi dalam Mensejahterakan Petani Peternak Melalui Hilirisasi Perunggasan Nasional” menjadi ruang konsolidasi bagi pelaku industri unggas nasional dalam mendorong penguatan peternak rakyat di tengah berbagai tantangan sektor perunggasan. Kegiatan tersebut turut menghadirkan Ketua Presidium, Yudianto Yosgiarso, yang menyampaikan berbagai persoalan strategis yang tengah dihadapi peternak layer nasional.
Dalam forum diskusi industri perunggasan tersebut, Yudianto menyuarakan keresahan peternak layer rakyat terkait anjloknya harga telur akibat kelebihan pasokan (oversupply), lemahnya penyerapan pasar, hingga kekhawatiran masuknya investasi asing di sektor budidaya perunggasan.
Menurutnya, peternak selama ini tetap bertahan menghadapi berbagai krisis tanpa membebani pemerintah dengan tuntutan subsidi besar. Sejak krisis moneter, wabah flu burung, pandemi COVID-19, hingga krisis jagung, peternak disebut tetap menjaga pasokan pangan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami peternak tidak pernah mengganggu pemerintah. Kami tidak terus meminta subsidi. Yang kami minta hanya harga jagung yang wajar dan kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat,” ujarnya dijakarta (8/5/2026).
Ia menilai kondisi harga telur yang terus berada di bawah acuan pemerintah selama lebih dari satu bulan menjadi bukti terjadinya kelebihan suplai di pasar. Di tengah situasi tersebut, peternak justru dikejutkan dengan isu masuknya investor asing ke industri layer nasional.
Menurut Yudianto, peternak tidak menolak investasi asing secara keseluruhan, selama investasi tersebut diarahkan pada pengembangan teknologi pendukung seperti teknologi kandang maupun efisiensi industri. Namun, ia menegaskan peternak rakyat menolak jika investasi asing masuk langsung ke sektor budidaya ayam petelur.
“Kalau investasi itu untuk teknologi pendukung kami sangat senang. Tetapi kalau masuk ke budidaya layer, peternak rakyat sungguh menolak,” katanya.
Ia juga menyinggung implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang dinilai masih membuka peluang dominasi perusahaan besar dan asing dalam industri pangan nasional. Menurutnya, persoalan terbesar saat ini terletak pada implementasi kebijakan di lapangan, termasuk persoalan perizinan peternakan di daerah yang sering tidak terpantau pemerintah pusat.
Karena itu, seluruh asosiasi dan paguyuban peternak layer rakyat kini berupaya bersatu agar dilibatkan secara resmi dalam setiap pengambilan kebijakan, khususnya terkait izin pendirian usaha peternakan.
“Kami yang tahu kondisi di lapangan. Daerah mana yang sudah oversupply, mana yang masih kurang, kami yang setiap hari berhubungan dengan peternak,” ujarnya.
Yudianto menjelaskan penumpukan telur mulai terjadi setelah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Lebaran usai. Saat aktivitas perdagangan menurun akibat libur panjang, penyerapan telur ikut melemah sehingga stok menumpuk di tingkat peternak.
Ia juga menyoroti program (MBG) yang dinilai belum optimal menyerap telur nasional. Menurutnya, telur seharusnya menjadi komponen utama program penanganan stunting karena merupakan sumber protein murah dan mudah didistribusikan.
“Kami mohon kepada pemerintah agar program MBG benar-benar menyerap telur. Jangan sampai telur dibuang menjadi sampah karena anak bosan makan telur. Tujuan program ini kan untuk mengatasi stunting,” katanya.
Selain itu, Yudianto berharap program dapat menjadi solusi distribusi hasil peternakan rakyat ke depan. Ia meminta pemerintah menghubungkan koperasi peternak di berbagai daerah dengan program koperasi desa, MBG, maupun program pangan nasional lainnya agar penyerapan hasil produksi lebih terjamin.
Di akhir pernyataannya, Yudianto mengungkapkan pihaknya telah melayangkan surat kepada Menteri Pertanian dan kini menunggu respons pemerintah terkait berbagai persoalan yang dihadapi peternak layer nasional.
