Jayapura, Suararealitas.co – Tim Pemantau yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berharap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua berjalan secara tuntas dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegasan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jayapura, oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Heri Wiranto, usai Rapat Koordinasi Kesiapan PSU Papua yang digelar atas arahan Menko Polkam Budi Gunawan, Senin (4/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita tim pemantauan dari Kemenko Polkam berharap agar kesiapan yang tadi disampaikan oleh penyelenggara Pemilu termasuk pemerintah daerah betul-betul bisa terlaksana nanti pada tanggal 6 sampai selesai pelaksanaan PSU secara keseluruhan,” ujar Heri Wiranto selaku Ketua Tim Pemantau PSU.
Kemenko Polkam juga menyoroti pentingnya kesiapan teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya terkait logistik dan koordinasi anggaran. Heri juga menuturkan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah daerah sudah tersedia sejak sebulan terakhir, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mulai menjalankan fungsi pengawasan di lapangan.
Dari aspek keamanan, kata Heri, aparat TNI-Polri dipastikan siap mengamankan seluruh proses PSU. Polda Papua dalam rakor menyampaikan bahwa titik-titik rawan telah dipetakan dan langkah-langkah mitigasi telah disiapkan untuk mencegah potensi gangguan.
“Kerawanan tadi sudah dibahas dan diantisipasi betul. Tentu kita berharap seluruh yang terlibat dalam PSU ini betul-betul menjalankan sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada lagi hal-hal yang dapat merugikan pelaksanaan pemungutan suara itu sendiri,” tegas Heri.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan PSU di Papua menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga kualitas demokrasi. “Kita bertekad tadi bahwa PSU yang dilaksanakan di Provinsi Papua ini harus tuntas,” pungkasnya.
Rakor Kesiapan PSU Papua dihadiri pejabat dari berbagai lembaga terkait. Antara lain PJ Gubernur Papua, Wakapolda Papua, Kabinda Papua, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Papua.
