Jakarta,Suararealitas.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan organisasi Konservasi Indonesia (KI) untuk menata dan mengembangkan kawasan ekosistem karbon biru.
Kolaborasi ditandai dengan penandatangan perjanjian kerjasama antara Ditjen Penataan Ruang Laut (PRL) dengan KI di Jakarta belum lama ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana menyampaikan bahwa dalam kerja sama itu pihaknya berperan dalam perencanaan dan penyusunan berbagai dokumen zonasi ruang laut, termasuk rencana zonasi kawasan antar wilayah, kawasan strategis nasional (KSN) dan kawasan strategis nasional tertentu (KSNT). Melalui kerja sama tersebut, KKP ingin memastikan setiap langkah kebijakan memiliki dasar ekologi yang kuat dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kami akan menyusun pedoman teknis cadangan karbon biru, menganalisis daya dukung dan biaya-manfaat serta menyusun profil kawasan ekosistem karbon biru di berbagai lokasi prioritas. Ini merupakan bagian penting dari langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transformasi sektor kelautan,” kata Kartika.
Simbol Sinergi Lintas Sektor
Kerja sama yang dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi simbol sinergi lintas sektor untuk memperkuat tata kelola ruang laut Indonesia yang adaptif terhadap perubahan iklim, sekaligus mendukung komitmen global 30% perlindungan kawasan konservasi perairan (marine protected area/MPA) dalam konservasi ekosistem pesisir dan laut.
Kerja sama yang dilakukan dengan KI meliputi beberapa ruang lingkup yaitu dukungan dalam pengelolaan dan penataan ruang laut di pesisir dan pulau-pulau kecil, dukungan dalam rencana pengembangan kawasan ekosistem karbon biru, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penataan ruang laut.
“Ruang lingkup kerja sama ini tidak hanya mencakup aspek teknis dan sains namun juga penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pusat dan daerah. Kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagaimana kerja sama antara pemerintah dan mitra pembangunan mampu mendorong inovasi kebijakan dan aksi nyata untuk keberlanjutan laut Indonesia,” ujar Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany.
Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
