TANGERANG, Suararealitas.co – Wali Murid SMK As-Saida Kota Tangerang Kaget Dihantam Biaya Daftar Ulang Sampai Rp1,8 Juta
Janji “sekolah gratis” di Banten makin terasa sebagai ilusi massal. Di lapangan, wali murid justru dikejutkan dengan daftar ulang bernilai jutaan rupiah—di sekolah yang katanya telah dibiayai negara.
Salah satunya terjadi di SMKS As-Saida Kota Tangerang. Para orangtua siswa kelas XI dan XII diminta membayar daftar ulang sebesar Rp1,7 juta hingga Rp1,8 juta. Padahal, sekolah ini disebut sebagai peserta program SPMB yang digadang-gadang pemerintah sebagai jalur pendidikan gratis untuk keluarga tak mampu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun dalam dokumen yang diterima wartawan, rincian pungutan itu meliputi: SPP bulan Juli, iuran OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan pendidikan, layanan medis, hingga angsuran praktik. Ironisnya, semua itu dibebankan kepada siswa yang seharusnya sudah mendapatkan subsidi penuh.
Salah satu wali murid kelas XI, berinisial N, mengaku muak dengan kebijakan yang menurutnya hanya mempermainkan harapan rakyat kecil.
“Sekolah gratis dari mananya? Dongen Andra Soni inimah, buktinya Kami tetap diminta bayar. Ini program pemerintah katanya, tapi kenyataannya kami yang nanggung. Sama aja dengan program nipu,” ujarnya, Jumat (28/6).
Ida, orangtua siswa kelas XII, bahkan mengaku sempat menunda pembayaran karena uang sebesar itu tak tersedia dalam waktu cepat.
“Kami kira beneran gratis. Tapi ternyata disuruh bayar hampir dua juta. Informasinya enggak jelas. Yang katanya bantuan, malah jadi beban,” ujarnya kesal.
Lebih jauh, Fitri, orangtua calon siswa baru yang anaknya akan masuk kelas X, sudah merasa waswas sebelum tahun ajaran dimulai. Ia khawatir, jebakan biaya ini hanya ditunda sementara, dan akan muncul saat anaknya naik ke kelas XI.
“Dari awal dibilang gratis, tapi kalau naik kelas harus bayar kayak begini, ya itu penipuan model baru. Kami ini rakyat kecil,” katanya.
Program sekolah gratis selama ini digembar-gemborkan sebagai solusi pendidikan untuk warga kurang mampu. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Sekolah tetap menarik pungutan, pemerintah bungkam, dan pengawasan nyaris nihil.
“Kalau pemerintah membiarkan ini, berarti programnya hanya kamuflase. Jika masih ada pungutan, maka klaim sekolah gratis itu bohong publik,” tegas Mohamad Harsono Tunggal Putra, aktivis dan penggiat sosial di Tangerang.
Dalam komentarnya, Harsono menambahkan bahwa ketidaktegasan Pemprov Banten dalam mengatur dan mengawasi jalannya program SPMB membuka ruang abu-abu bagi sekolah untuk tetap membebankan biaya dengan berbagai dalih.
“Jangan biarkan sekolah bermain di celah aturan. Kalau memang biaya belum bisa ditanggung penuh, pemerintah harus jujur sejak awal. Jangan bersembunyi di balik spanduk sekolah gratis, tapi faktanya rakyat tetap bayar. Itu manipulasi sistemik,” tandas Harsono.
