KABUPATEN TANGERANG, suararealitas.co – Kemacetan parah melanda Jalan Raya Cadas Kukun, Desa Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Senin (05/05/2025) pagi, warga dibuat geram akibat aktivitas galian dari Perumdam Tirta Kerta Raharja (PDAM TKR) yang dilakukan di jam sibuk, memicu antrean kendaraan hingga tak bergerak selama lebih dari satu jam.
Sejumlah pengendara motor yang melintas menyuarakan kekesalan mereka. “Ini sih gila, masa pagi-pagi jam orang kerja malah gali jalan. PDAM TKR bikin susah orang aja. Semua jadi telat kerja, macet total gak gerak sama sekali!,” keluh seorang pengendara yang enggan menyebutkan namanya.
Bukan hanya pekerja, pelajar pun turut terdampak. Seorang siswa SMA Negeri 14 Rajeg mengaku biasanya hanya butuh 5 menit untuk sampai sekolah, namun hari ini harus menempuh perjalanan hingga satu jam.
“Gara-gara macet, saya telat masuk kelas padahal rumah deket banget,” kesalnya.
Menanggapi hal ini, Kapolsek Rajeg AKP H. Akhmad Hajaji menyatakan telah memberikan teguran kepada para pekerja proyek.
“Kemarin sudah saya tegur para pekerjanya. Nanti saya panggil pimpinan proyeknya,” tegasnya.
Sementara itu, Humas PDAM TKR, Rahmat saat dikonfirmasi menyampaikan, bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari pemasangan jaringan pipa untuk memperluas akses air bersih ke masyarakat dan beberapa perumahan di wilayah Rajeg.
“Barusan saya sudah berkoordinasi dengan tim wilayah zona C (Rajeg), memang lagi ada pekerjaan pemasangan jaringan pipa untuk akses air bersih kepada masyarakat dan beberapa perumahan di daerah sana bang. Saya sudah minta tim pelaksana di lapangan untuk tertib dan tidak melanggar hak-hak pengguna jalan disana abangku. Hal ini tentu akan terus dimonitor oleh tim wilayah dan pusat dari PERUMDAM TKR. Jika ada pelanggaran atau gangguan yang diakibatkan oleh kita, segera lapor dan konfirmasi aja bang,” ungkap Rahmat.
Warga berharap PDAM TKR mengevaluasi waktu pelaksanaan proyek agar tidak dilakukan pada jam-jam sibuk, serta adanya koordinasi yang lebih intensif dengan kepolisian dan pemerintah daerah guna menghindari kejadian serupa di masa mendatang.
