JAKARTA – Usulan penambahan pagu anggaran sebesar Rp986,4 miliar tahun 2024 yang diajukan Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat persetujuan dan dukungan dari Komisi IV DPR.
Persetujuan penambahan anggaran KKP tertuan dalam keputusan Rapat Kerja antara Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (6/9/2023).
“Terima kasih atas dukungan luar biasa dari Komisi IV,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja tersebut.
Penambahan anggaran diterangkannya, untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan. Kemudian menambah kampung nelayan maju, bantuan pupuk bagi usaha budidaya, serta menyiapkan sarana prasana unit pembenihan rakyat.
Lewat persetujuan ini, pagu anggaran KKP tahun 2024 berpotensi meningkat menjadi Rp8,03 triliun, dari yang ditetapkan sebelumnya Rp7,04 triliun sesuai Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.
Trenggono menambahkan, merujuk kinerja keuangan tahun 2022, belanja bersih KKP senilai Rp5,39 triliun atau mencapai 98,70% dari alokasi anggaran Rp5,47 triliun. Di sisi lain KKP berhasil meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,87 triliun dari yang sebelumnya mendekati Rp1 triliun.
KKP juga berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan. “Ini tahun yang tidak mudah, tapi kami semua jajaran akan berjuang terus untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Endang Setyawati Thohari mengutarakan alasannya menyetujui penambahan anggaran KKP tahun depan. Dukungan tambahan anggaran demi mendongkrak kesejahteraan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.
Untuk itu dia meminta pelaksanaan program-program yang diusung KKP mengedepankan kepentingan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan seperti nelayan dan pembudidaya.
“Pada prinsipnya kami mendukung, dan sangat mendukung usulan anggaran KKP sebesar Rp986 miliar. Tapi kami mengingingkan, bisa mengkhususkan, memprioritaskan kepada masyarakat pelaku utama sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, KKP turut menyampaikan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kelautan dan perikanan tahun 2024 sebesar Rp1,3 triliun. Rinciannya sebesar Rp489,13 miliar untuk DAK Provinsi, dan Rp820,77 miliar untuk kabupaten/kota. DAK untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, serta mendukung ketahanan.
