New York – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memamerkan pelokalan SDGs di High-Level Political Forum on Sustainable Development 2023 yang berlangsung dari 10-20 Juli 2023 di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.
Pelokalan SDGs yang disebut SDGs Desa ini menjadi solusi yang autentik dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan secara konkret di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan yang dihadiri delegasi dari 196 negara itu, Indonesia memamerkan hasil-hasil implementasi SDGs baik di tingkat nasional hingga di tingkat desa. Disela-sela itu, Indonesia menjadi tuan rumah seminar bertemakan “Driving Changes at the Local Level: Innovative Approaches to Localize the SDGs”.
Dalam seminar, menteri yang akrab disapa Gus Halim ini menyatakan hampir seluruh aspek kehidupan dihentikan oleh pandemi Covid-19 sepanjang 2020-2022.
Padahal, lanjut Gus Halim, SDGs berisikan tujuan-tujuan pembangunan paling lengkap sejauh dipahami manusia.
Karena pandemi itulah, muncul pesimisme akan tercapaianya tujuan-tujuan SDGs pada tahun 2030.
Pesimisme itu karena pandemi menyebabkan rendahnya indikator pembangunan makro, seperti pertumbuhan ekonomi global negatif atau rendah, terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Selain itu terhambatnya pemenuhan fasilitas dasar pendidikan dan kesehatan, bahkan kerusakan lingkungan belum teratasi.
“Yang sering dilupakan, indikator-indikator nasional maupun global acap kali merupakan himpunan kondisi lokal, baik pada level daerah, desa, komunitas, hingga keluarga dan individu,” kata Gus Halim.
Oleh karena itu, menurut Gus Halim, dengan melokalkan SDGs Desa hingga tingkat pemerintahan yang terendah, tujuan SDGs tahun 2030 dapat lebih tercapai secara efektif dan keberlanjutan pembangunan dapat terwujud.
“Karena itu, alternatif yang diajukan kali ini, agar tujuan-tujuan 2030 tetap tercapai, ialah melokalkan SDGs Desa hingga wilayah pemerintahan terendah,” sambung Gus Halim.
Sekjen PBB, Antonio Guterres dalam pidatonya mengatakan, pimpinan negara harus dapat mengoptimalkan berbagai pertemuan puncak yang telah dijalankan, seperti climate summit, food summit, pertemuan G20, G7, dan sebagainya.
Hasil-hasil pertemuan tingkat tinggi itu harus diterjemahkan di lapangan, karena itulah komitmen pencapaian SDGs.
“Bahkan, saya sangat mengharapkan, pada SDGs Summit, September 2023, tidak ada negara yg absen. Karena, kita sangat membutuhkan solidaritas dan komitmen politik yang kuat untuk mewujudkan berbagai mekanisme dan instrumen yang telah kita rancang, termasuk stimulus SDGs sebesar USD5 miliar, agar dapat direalisasikan,” kata Antonio Guterres.
Sementara itu, Presiden Economic and Social Council, Lachezara Stoeva yang memimpin sidang di ruang sidang Majelis Umum PBB ini menambahkan, High-Level Political Forum ini adalah platform paling utama dalam mewujudkan komitmen pencapaian kita terhadap SDGs.
Dia menyebut saat ini momentum yang tepat untuk menegaskan komitmen akan berbagai elemen krusial.
“Saya harap kita dapat terus memiliki ambisi itu, ambisi untuk terus menjaga janji yang telah kita sepakati bersama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada 2030,” kata Lachezara Stoeva.
