Jakarta, suararealitas.co – 28 Oktober 2025 — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa program magang nasional bukan sekadar kegiatan pelatihan kerja, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah dalam paket ekonomi nasional untuk memperkuat daya saing sumber daya manusia (SDM).
Dalam Media Briefing “Refleksi Satu Tahun Asta Cita Bidang Ketenagakerjaan” di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (28/10), Yassierli menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia kerja sekaligus menekan tingkat pengangguran di kalangan muda.
“Kami fokus kepada lulusan program ini karena ini bagian dari paket ekonomi nasional. Antusiasme masyarakat luar biasa,” ujar Yassierli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, tingginya minat masyarakat terhadap program ini menandakan kesadaran baru di kalangan generasi muda tentang pentingnya pengalaman kerja sebelum terjun ke dunia profesional. Sejak dibuka, program magang nasional telah mencatat lebih dari 256 ribu pendaftar.
Kemnaker menilai angka tersebut sebagai sinyal positif bahwa pelajar dan lulusan muda memiliki semangat tinggi untuk memperluas kompetensi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri.
Sebagai bagian dari ekosistem ketenagakerjaan digital, Kemnaker juga meluncurkan dua platform utama, yakni Magang Hub dan Karir Hub.
Melalui Magang Hub, perusahaan dapat memposting lowongan magang, sementara peserta dapat memilih posisi sesuai bidang studi. Setelah program berakhir, lulusan dapat melanjutkan kariernya melalui Karir Hub yang menyediakan ribuan lowongan kerja.
“Kita punya platform siap kerja yang menjembatani para lulusan dengan dunia industri. Semua bisa akses melalui Karir Hub,” jelas Yassierli.
Pemerintah memastikan bahwa program magang nasional akan terus berlanjut pada tahun 2026, dengan target 100 ribu lowongan hingga akhir tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan bagi angkatan kerja muda.
Bagian Tambahan (Kontekstual & Kritis tapi Berimbang):
Namun di sisi lain, Yassierli enggan menjawab pertanyaan awak media terkait jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Oktober 2025. Ia hanya menegaskan bahwa Kemnaker masih memantau kondisi ketenagakerjaan nasional.
“Sedang kami monitor,” kata Yassierli usai memaparkan capaian kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
Data semester I 2025 menunjukkan sebanyak 42.385 pekerja terdampak PHK, meningkat 32,18 persen secara tahunan, dengan sekitar 60 persen kasus terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.
Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan memprediksi jumlah korban PHK pada tahun 2025 bisa mencapai 280 ribu pekerja, terutama dari sektor industri yang mengalami penurunan pasar dan perubahan model bisnis.
Meski begitu, Yassierli berharap publik turut menyoroti capaian positif pemerintah, khususnya dalam menciptakan ekosistem kerja yang lebih adaptif dan berbasis kompetensi.
“Yang baik-baik, ya,” ujarnya sembari tersenyum.
Dengan integrasi program magang, digitalisasi platform tenaga kerja, dan fokus pada pengembangan keterampilan, pemerintah berharap ekosistem ketenagakerjaan nasional dapat tumbuh lebih tangguh menghadapi tantangan global dan transformasi industri.
