JAKARTA, Suararealitas.co — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menempatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai salah satu prioritas awal setelah resmi menjabat sebagai Menko Polkam.
Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menko Polkam dari Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago kepada Dudung Abdurachman berlangsung di Gedung Utama Kemenko Polkam RI, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).
Dudung mengatakan akan segera menggelar rapat koordinasi dengan kementerian terkait dan meninjau langsung lokasi karhutla dalam waktu dekat.
“Yang jadi prioritas itu dalam waktu dekat adalah karhutla. Makanya dalam waktu dekat saya akan melaksanakan rakor dengan kementerian terkait. Saya akan meninjau segera mungkin ke lokasi,” ujar Dudung seusai sertijab.
Selain karhutla, Dudung menyoroti perkembangan situasi politik nasional, termasuk perkembangan terkait Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menegaskan setiap keputusan hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi.
“Apa yang menjadi keputusan secara hukum kita junjung tinggi,” kata Dudung.
Dudung juga mengimbau masyarakat agar tidak membangun persepsi masing-masing terhadap perkembangan politik, terutama melalui media sosial. Menurutnya, keutuhan, persatuan, dan kesatuan harus tetap dijaga agar dinamika politik tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih rumit.
“Kita tetap jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin rumit,” ujarnya.
Untuk menjaga situasi politik tetap terkendali, Dudung mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Ia juga berencana berkomunikasi dengan para pimpinan partai politik.
“Nanti saya akan koordinasikan dengan semua kementerian yang terkait, baik kepolisian, kejaksaan, termasuk nanti kepada para ketua partai. Nanti saya akan sowan bahwa situasi ini harus betul-betul bisa dikendalikan,” kata Dudung.
Menurut Dudung, langkah tersebut dilakukan sejalan dengan arahan Presiden agar situasi politik dan keamanan nasional tetap terkendali dan kondusif.
Penanganan Papua
Selain karhutla dan stabilitas politik, Dudung menyampaikan arahan Presiden terkait penanganan Papua. Ia mengatakan pendekatan terhadap masyarakat Papua ke depan akan lebih mengedepankan upaya merebut hati rakyat dan pendekatan kultural.
“Penanganan itu lebih kepada pendekatan kepada hati, merebut hati rakyat,” ujar Dudung.
Dudung mengatakan arahan tersebut juga akan disampaikan kepada Panglima TNI. Pembinaan dan operasi teritorial, kata dia, perlu lebih dikedepankan sehingga penanganan Papua tidak mengandalkan operasi yang menggunakan kekerasan.
“Operasi teritorial juga ini lebih dikedepankan sehingga tidak kemudian melakukan operasi-operasi yang dengan kekerasan,” katanya.
Menurut Dudung, pendekatan kultural dan pembinaan teritorial menjadi salah satu prioritas yang akan segera dilaksanakan.
“Pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan-pendekatan merebut hati rakyat, ini pembinaan teritorial yang menjadi prioritas yang nanti akan segera dilaksanakan,” ujarnya.
Tindak Lanjut Sejumlah Persoalan
Dalam menjalankan tugas barunya, Dudung mengatakan akan segera menerima laporan dari para deputi, wakil menteri, dan jajaran Kemenko Polkam mengenai berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan, maupun yang akan datang.
Ia juga telah menerima laporan dalam proses serah terima mengenai sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, termasuk penanganan karhutla dan persoalan ekspor benur yang dilakukan secara ilegal.
Dudung menegaskan berbagai penyimpangan dan kegiatan ilegal harus dituntaskan sesuai aturan yang berlaku serta arahan Presiden.
“Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ilegal, kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari aturan-aturan,” tegasnya.
