Oleh: Rocky Abdul Karim
Jakarta Utara, Kamis, 8 Januari 2026 | suararealitas.co – selalu berada di garis depan perubahan—dan konflik. Sebagai kawasan pesisir, ia memikul beban paling berat dari pembangunan ibu kota: banjir rob, penurunan muka tanah, alih fungsi lahan, hingga ketimpangan sosial yang kian terasa. Namun di balik segala problem itu, Jakarta Utara juga menyimpan potensi besar yang kerap terabaikan oleh tata kelola yang setengah hati.
Kita bicara tentang wilayah strategis. Pelabuhan, kawasan industri, pergudangan, hingga simpul logistik nasional berada di Jakarta Utara. Pesisirnya menjadi pintu masuk perdagangan dan denyut ekonomi. Ironisnya, warga di sekitar kawasan tersebut justru sering kali menjadi penonton—bahkan korban—dari pembangunan yang tak sepenuhnya berpihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masalah klasik Jakarta Utara berulang dari tahun ke tahun: banjir dan rob yang makin sering, permukiman padat tanpa ruang hidup layak, serta aset publik yang tak terkelola optimal.
Banyak kebijakan tampak reaktif, bukan solutif. Tanggul dibangun, pompa ditambah, tapi akar persoalan—penurunan tanah akibat eksploitasi air tanah dan tata ruang yang semrawut—tak diselesaikan secara menyeluruh. Selama pendekatan tambal sulam terus dipilih, Jakarta Utara akan terus berkutat pada krisis yang sama.
Di sisi lain, pesisir Jakarta Utara juga menjadi panggung tarik-menarik kepentingan. Proyek besar datang dengan janji pertumbuhan, tetapi transparansi dan partisipasi publik sering tertinggal. Warga nelayan, misalnya, kerap kehilangan akses hidup tanpa dialog yang memadai. Pembangunan seharusnya memperluas kesejahteraan, bukan mempersempit ruang hidup kelompok rentan.
Yang tak kalah penting adalah pengelolaan aset daerah. Lahan-lahan milik publik di Jakarta Utara semestinya menjadi penopang layanan warga—ruang terbuka hijau, fasilitas sosial, atau infrastruktur penunjang adaptasi iklim.
Ketika aset publik terbengkalai atau disalahgunakan, yang hilang bukan sekadar nilai ekonomi, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan ini mahal, dan sulit dipulihkan bila dikhianati berulang kali.
Namun Jakarta Utara bukan sekadar daftar masalah. Ada peluang nyata untuk berbenah. Revitalisasi pesisir berbasis ekologi, penguatan transportasi publik yang terintegrasi, serta penataan kampung yang manusiawi dapat menjadi arah baru.
Kuncinya ada pada keberanian politik dan konsistensi kebijakan. Pemerintah perlu memprioritaskan solusi jangka panjang: pengendalian air tanah, perlindungan pesisir berbasis alam, dan penegakan tata ruang tanpa pandang bulu.
Partisipasi publik juga harus menjadi fondasi. Warga Jakarta Utara bukan objek kebijakan, melainkan subjek yang memiliki pengetahuan lokal dan kepentingan langsung. Tanpa mendengar mereka, kebijakan hanya akan berputar di ruang rapat dan gagal di lapangan. Transparansi data, keterbukaan proses, dan akuntabilitas pejabat bukan sekadar jargon—itu syarat minimum pemerintahan modern.
Jakarta Utara adalah cermin Jakarta. Cara kita mengelola pesisir, warga, dan aset publik di wilayah ini akan menentukan wajah ibu kota ke depan. Apakah kita memilih kota yang tangguh dan adil, atau terus terjebak pada pembangunan yang cepat namun rapuh. Pilihannya ada pada keberpihakan kebijakan hari ini.
Jakarta Utara layak mendapat lebih dari sekadar janji. Ia membutuhkan kepemimpinan yang berani, kebijakan yang konsisten, dan partisipasi publik yang nyata. Tanpa itu, pesisir akan terus tergerus—bukan hanya oleh air laut, tetapi oleh abainya kita sendiri.
