Jawa Timur – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi untuk pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi agar semakin tepat sasaran. Terbaru, BPH Migas menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Hal ini ditandai dengan kunjungan Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas ke kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur. Wahyudi menyampaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disambut baik karena BPH Migas terus berkomitmen mendukung masyarakat Jawa Timur dalam mendapatkan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai konsumen pengguna yang berhak.
“Kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memperkuat pengawasan terhadap JBT dan JBKP. Pembinaan agar BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume sesuai kebutuhan,” terangnya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (10/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tambah Wahyudi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi atas kerja sama ini, serta sebagai peluang untuk saling terlibat aktif dalam penyaluran BBM subsidi dan kompensasi kepada masyarakat dengan tata kelola yang lebih baik, mutakhir, dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur.
“Dengan adanya PKS, Pemerintah Provinsi perlu dilibatkan dalam pengawasan. Terutama saat periode puncak Lebaran, Natal, dan tahun baru. Ada keterlibatan, khususnya di daerah wilayah destinasi wisata,” jelasnya.
Wahyudi menekankan, BPH Migas dan Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengawasan terpadu atas pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP di Provinsi tersebut.
“BPH Migas berkoordinasi dengan pemerintah daerah, konsolidasi yang berkelanjutan, evaluasi berkelanjutan, dan sosialisasi bersama, agar layanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan dan distribusi JBT dan JBKP yang semakin tepat”,tegasnya.
PKS ini juga hendaknya dapat segera diimplementasikan. Koordinasi baik yang terjalin selama ini juga terus ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar.
“Semoga PKS ini menjadi tolok ukur bagi BPH Migas yang mewakili Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diwakili Provinsi Jawa Timur, dalam penguatan pengawasan untuk perekonomian Jawa Timur yang semakin baik,” harapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono menyampaikan dukungannya terhadap implementasi PKS, seraya berharap agar Jawa Timur dapat menjadi daerah percontohan bagi Provinsi lain di Indonesia. “Jadikan Jawa Timur pilot project, agar masyarakat mengetahui kerja sama BPH Migas dengan Jawa Timur,” ucapnya.
Aris pun berharap, kerja sama ini bisa memberikan sinergi bersama, agar pendistribusian BBM subsidi, dan kompensasi terkendali, serta terjadi peningkatan ekonomi daerah.
“Sangat positif dan progresif. Terima kasih kepada BPH Migas. Mudah-mudahan kerja sama ini ke depan semakin efisien, efektif, dan saling bermanfaat untuk keduanya,” pungkasnya.
Hingga saat ini, BPH Migas telah melakukan kerja sama dengan delapan Pemerintah Provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi lainnya juga akan menandatangani PKS dengan BPH Migas.
