Jakarta– MPP Pemuda ICMI Gelar Diskusi Cendikia Dengan Tema Fenomena Kenaikan UKT Dan Masa Depan Pendidikan Indonesia, Acara ini berlangsung secara daring dan luring melalui aplikasi zoom. yang berlokasi di ICMI Center Jl. Warung Jati Timur No. 1, Jakarta Selatan.
Turut hadir secara offline Prof. Dr. Didin Damanhuri SE., MS., DEA(pakar ekonomi pembangunan), Dr. Ismail Rumadan, SH., MH., (Ketua Umum Pemuda ICMI), Al Farizi Thalib (MPP Pemuda ICMI) dan secara daring melalui zoom yakni (Staff Ahli Kemendikbudristek), Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila.
Prof. Didin meresponi bahwasanya Kenaikan UKT bukan hanya sekedar fenomena umum, dimana kenaikan ini yang secara viral sudah terjadi di Unsoed, dan jangan lagi menjadi hambatan bagi kemajuan pendidikan Indonesia.
“Fenomena Kenaikan UKT ini bukan sekedar dimaknai sebagai mahalnya pendidikan, namun harus dilihat, anggaran pendidikan yang diperlukan untuk operasional ini ada dimana dan pos-posnya seperti apa, sebab anggaran pendidikan ini kan sudah ada dianggarkan dan negara wajib hadir sebagai penyelenggara baik Operasional maupun kualitas pendidikannya,” terang Prof. Didin ketika diwawancarai oleh awak media.
Anggaran Pendidikan 2024 Capai Rp665 Triliun atau 20 persen dari APBN, hal ini merupakan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah.
Adanya transisi pemerintahan yang rencananya akan melakukan pemberian makan siang dan susu gratis kepada anak-anak SD, SMP, dan SMA yang jumlahnya disebut mencapai 44 juta anak tentunya hal ini menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan.
Program makan gratis di sekolah, bukanlah gagasan baru. Banyak negara di dunia, mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Cina, India, Brasil, Swedia, Finlandia, Selandia Baru, hingga negara-negara Afrika dan Amerika Latin, sudah lama menggelar program serupa.
Rekor bantuan makan siang gratis terbesar dunia, sejauh ini dipegang oleh India yang membagikannya untuk 90 juta siswa.
Prof. Dr. Didin S Damanhuri SE dalam diskusi ini menyampaikan hal terkait ketahanan ekonomi di Indonesia.
“APBN Indonesia yang memiliki ruang anggaran atau ruang fiskal yang terbatas, harus sangat kreatif dalam rangka pengelolaannya, bilamana ingin tetap menjalankan program makan siang gratis, jangan sampai kalau ruang fiskalnya sudah terbatas, malah menambah jatah dan penumpukan hutang, dimana program makan siang gratis ini terbatas pada beberapa hal prioritas, yakni ibu hamil, balita, murid tingkatan SD-SMU yang berjumlah sebesar 82,9 juta penduduk, sehingga harus menjalankan prinsip Good Governance, jangan anggaran (fiskal) kita sampai bocor lagi,” terang Prof. Didin.
“Pilihannya adalah menambah hutang lagi, atau restrukturisasi anggaran yang ada, dimana yang tidak efisien dan tidak prioritas sebaiknya dihapus, jangan BOS yang diganggu secara anggarannya, sebab BOS itu kan prioritas,” jelas Prof. Didin.
“Restrukturisasi anggaran itu juga harus efektif dan bertahap, dan ini juga harus dapat diterapkan pada bagaimana anggaran yang ada untuk pendidikan ini harus menjadi suatu hal yang secara bijaksana dapat diterima oleh masyarakat dan juga tetap menjaga keberlangsungan pendidikan tinggi di Indonesia,”pungkas Prof. Didin pada awak media.
