JAKARTA – Politik identitas menjadi fenomena isu yang sering diperdebatkan menjelang Pemilu 2024. Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Iqbal menilai isu politik identitas yang belakangan sering didengar tersebut berasal dari pemerintah dan agenda setting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Isu ini dilontarkan oleh pemerintah. Pak Jokowi, Pak Kapolri, membuat statement bahaya politik identitas. Dalam teori, itu disebut agenda setting,” ujar Jubir PKS Muhammad Iqbal saat dimintai keterangan oleh wartawan Suara Realitas usai diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/05/2023).
Pandangan PKS soal politik identitas, menurut Iqbal sebenernya masih ada korelasi dengan kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Jakarta. Sehingga isu ini menjadi semacam traumatis bagi kelompok-kelompok yang kalah dan belum bisa moveon.
“Kami melihat ini adalah agenda setting yang mungkin khawatir kalau isu politik polarisasi di Jakarta ini akan terulang lagi trauma kekalahan itu. Jadi inilah agenda setting yang disiapkan sehingga nanti orang tidak berani berkampanye dengan identitasnya. Apalagi bagi partai-partai berbasis agama, karena tidak mungkin jika partai Islam tidak mengemukakan identitas nya, jadi bagi kami politik identitas adalah agenda setting,” ungkap dia.
Iqbal menegaskan, selagi tidak mengkafirkan, mengancam, menjelek-jelek kan saya kira politik identitas tidak akan lepas dari kehidupan masyarakat, yang tidak boleh adalah polarisasi yang mengancam, mengatakan kalau tidak memilih masuk neraka itu yang tidak boleh.
Tapi itu tidak pernah dilakukan partai politik lanjut Iqbal, itu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang marah, tersinggung ketika isu penista agama di Jakarta, dan sebelum-sebelumnya pilkada kita nggak pernah mengalami itu.
“Jadi politik identitas bagi kami adalah propaganda agenda setting, yang itu tentu saja memojokkan partai islam,” sebut dia.
Langkah dari PKS sendiri, pihaknya akan terus mengedukasi masyarakat, mengkampanyekan gagasan-gagasan yang tidak pernah melakukan politisasi identitas untuk kemenangan.
“Bagi kami menggunakan identitas adalah bagian dari sebuah sewajarnya, tapi untuk kemenangan kami menggunakan ideologi dan gagasan,” tukas dia.
Diskusi Publik ini mengusung tema Politisasi Identitas Jelang Pemilu 2024 yang dihadiri akademisi, praktisi, dan pengamat politik, yaitu Dr. Ma’mun Murod, M.Si. (Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, Dr. Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR RI), Dr. Muhammad Iqbal (Juru Bicara PKS), Willy Aditya, S.Fil., MT. (Ketua DPP Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI), dan Rocky Gerung (Pengamat Politik), serta Syamsul Jahidin.,S.I.KOM., S.H., M.M. (Ketua Panitia yang juga Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi).*(Za)
