Kabupaten Tangerang – Puluhan warga Dadap dari Barisan Rakyat Bersatu (BRB) menggelar aksi demo dilokasi Proyek Rehabilitasi Pembangunan Jembatan Dadap, pada Selasa (6/9/2022).
Pasalnya, para pendemo tersebut melakukan aksinya persis didepan Proyek Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Dadap dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan Penolakan tersebut tepatnya di Kampung Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
Mereka mendesak agar Dinas PU Bina Marga Provinsi Banten untuk merencanakan ulang pembuatan jembatan kali dadap. Selain itu pula, aksi mereka tersebut di dasari adanya pembangunan rehabilitasi jembatan Dadap yang di biayai oleh APBD Provinsi Banten senilai Rp.4,8 miliar untuk jembatan antar penghubung Jakarta dan Kabupaten Tangerang yang berdiri di atas bantaran kali Dadap tersebut dinilainya kurang efektif, yang seharusnya di bongkar dan ada peninggian struktur jalan. Sehingga, pada saat rob datang saluran air menjadi lancar dan tidak tersumbat.
“Kami minta, jembatan Dadap tidak hanya di rehab. Namun, di bongkar total. Jangankan perahu, sampah saja tidak bisa lewat,” kata koordinator aksi BRB Ma’shum Jamil saat berorasi, Senin (6/9/2022).
Dikatakannya, anggaran APBD yang di berikan dari Provinsi Banten hanya sebatas untuk rehab yaitu 4,8 miliar hasil dengar pendapat dan diskusi dengan anggota DPRD Provinsi Banten. Seharusnya, anggaran yang diberikan untuk Kelurahan Dadap itu sebesar 15 miliar.
“Faktanya, kita hanya diberikan 4,8 miliar. Ini sebenarnya harus dimengerti, oleh pihak kelurahan maupun kecamatan. Kalo kita melakukan aksi ini, dalam rangka feedback untuk mereka, untuk kelurahan, maupun kecamatan agar mendapatkan anggaran yang lebih besar lagi untuk pembangunan,” ujarnya.
Warga yang mengatas namakan BRB tersebut, menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya, menolak rehab jembatan kali Dadap, yang mereka butuhkan adalah perbaikan total jembatan kali Dadap.
Bahkan, mendesak Dinas PUPR Provinsi Banten untuk merencanakan ulang pembuatan jembatan kali Dadap, serta Provinsi Banten agar memberikan realisasi anggaran APBD kepada Kabupaten Tangerang khususnya, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi berkeadilan dan berimbang dengan kontribusi pendapatan-pendapatan yang telah diberikan ke Provinsi Banten.
Kemudian, mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Polri memeriksa proses realisasi anggaran pembuatan jembatan kali Dadap.*(SR)
