Jakarta – Perwakilan dari Yayasan Pesona Jakarta (YPJ) mengadakan kunjungan ke kantor Sekretariat Media Independen Online Indonesia (MIOI) Jakarta Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kunjungan tersebut, untuk melakukan diskusi soal pemberitaan teman-teman Komunitas Laki Suka Laki (LSL), Wanita Pekerja Sex (WPS), dan Transpuan ( Transgender). Yang mana dalam diskusi tersebut tampak dihadiri dari perwakilan Yayasan Pesona Jakarta (YPJ) Vito sebagai Advokasi Officer, Ajit Paralegal, Yuli selaku logistik kebutuhan komunitas di layanan kesehatan (CBMFO), Sandi komunitas LSL, Cytra Yayasan Kusuma Buana dan Herda PKBI Jakarta Utara.
Terkait dengan program, menurut Ajit Paralegal YPJ mengatakan, kita sendiri datang kesini ingin bersilaturahmi, dan memaparkan sedikit program Yayasan Pesona Jakarta (YPJ).
Oleh sebab itu, Yayasan Pesona Jakarta ini sedang melakukan program dari Kementerian Kesehatan dan Global Fund untuk mendorong pemerintah mensukseskan Getting to Zero dan 95-95-95 peredaran HIV Aids di Indonesia.
“Didalam penanggulangan HIV Aids ini masih banyak stigma dan diskriminasi yang beredar di masyarakat. Terutama lagi, ditambah dengan adanya pemberitaan-pemberitaan teman-teman media, dimana ketika individu melakukan sesuatu kasus teman-teman media ini agak kurang ramah dalam penyebutan teman-teman komunitas misalkan kasus pembunuhan, namun yang disebut nama HIV Aids yang disebutkan, membuat pembunuhan secara karakter komunitas bukan individu,” ungkap Ajit dilokasi.
Perlu diketahui, Yayasan Pesona Jakarta (YPJ) adalah suatu Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) di bidang sosial, dari berbagai komunitas atau jaringan komunitas. Yayasan Pesona Jakarta berdiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan hak atas kesehatan, khususnya kesehatan seksual dan reproduksi. Spesifiknya ke pencegahan dan penanganan TB, IMS, HIV, dan AIDS, karena semua ini berkorelasi satu sama lainya. Konstituen dari YPJ adalah seluruh masyarakat yang berisiko tinggi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
Kemudian, dalam melaksanakan program pencegahan dan pendampingan, lembaga bermitra dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta, serta lembaga donor yang memberikan kepercayaan kepada YPJ untuk menjalankan program.
Selain itu, lembaga juga berjejaring dengan UNAIDS, USAID, UNDP, UNFPA dan UNICEF beserta WHO, terutama bagian pencegahan HIV di badan dunia tersebut dengan perwakilanya di Indonesia dan tidak lupa semua jaringan nasional yang berisikan dengan program HIV dan AIDS di Indonesia. Sedangkan untuk advokasi lembaga bermitra dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Indonesia khususnya di DKI Jakarta.
Bahkan, Yayasan Pesona Jakarta dalam menjalankan program selalu mengikuti program dan strategi yang sedang Pemerintah lakukan, seperti Getting to Zero dan Fast-Track dimana semua bertujuan untuk mengakhiri epidemi HIV di Indonesia.
Terkait hal itu, Yayasan Pesona Jakarta juga mendukung Strategi AIDS Global 2021-2025 dimana prioritas utamanya adalah memaksimalkan akses dan layanan yang adil dan setara serta solusi HIV, menghancurkan hambatan untuk mencapai hasil tujuan program HIV sepenuhnya, sumber daya dan pertahankan tanggapan HIV yang efisien, serta mengintegrasikannya ke dalam sistem untuk kesehatan, sosial perlindungan, pengaturan kemanusiaan dan tanggapan pandemi.
Dimana pada saat pandemi, Yayasan Pesona Jakarta mencari strategi dan inovasi supaya program penjangkauan dan pendampingan tetap berjalan, sehingga tidak ada ODHIV yang terlupakan bahkan sampai putus obat. Untungnya, pemerintah dan lembaga donor sangat responsif sehingga lembaga tinggal mengintegrasikan strategi yang diberikan dengan program lembaga sehingga mendapatkan hasil yang maksimal bagi penerima manfaat.
Selanjutnya, dari segi misi nya yaitu, membantu pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan, pengobatan, dukungan dan perawatan terhadap TB, IMS, HIV, dan AIDS dalam rangka kesehatan dan kesejahteraan.
Namun, dalam membangun, mengembangkan dan memelihara komunikasi, serta kerjasama yang baik antara mitra dan stakeholder yang berkepentingan untuk mencapai terpenuhinya kesehatan, kesejahteraan, kemandirian, dan keberdayaan secara pisik, psikis, identitas seksual, gender, dan hak seksual hingga reproduksi.
Kemudian, melakukan kerja advokasi menuju tercapainya kesehatan dan kesejahteraan jasmani, termasuk TB, IMS, HIV, dan AIDS, serta tercapaianya kesejahteraan masyarakat berdasarkan hak asasi manusia, mengembangkan dan mengelola kreatifitas komunitas menuju pemandirian lembaga dan komunitas.
“Saya hanya ingin menyampaikan kepada seluruh teman-teman yang melakukan pembuatan pemberitaan tentang satu kasus yang melibatkan individu nya dan lebih ramah dalam penulisan terkait permasalahan saja tanpa harus menyebutkan komunitas-komunitasnya,” imbuhnya.
Lanjut dia, solusi untuk pemberitaan yang sudah tayang bagaimana cara kita untuk meminta Ralat mekanisme seperti apa, dan komunikasi ke mana.? jangan sampai pemberitaan memberikan opini yang menyudutkan komunitas bukan individu.
Disisi Lain saat berdiskusi, Ketua MIOI Jakarta Utara yang diwakili oleh Shem Mitrapol menjelaskan, dalam penulisan karya jurnalistik wartawan selalu mengikuti Kode Etik profesi menulis berdasarkan apa yang dilihat, dan apa yang di dengar, serta menggunakan asas praduga tak bersalah. Ketika melakukan pekerjaannya dengan sumber informasi yang dipastikan valid berdasarkan bukti dilapangan.
Maka dari itu, kata Shem, apabila teman-teman komunitas merasa di rugikan dengan pemberitaan yang dibuat oleh tema-teman wartawan dapat melakukan upaya langkah hak jawab dan klarifikasi terhadap perusahaan pers yang dimana tempat rekan-rekan wartawan bekerja.
“Karena pmberitaan yang sudah tayang dan terbit menjadi tanggung jawab perusahaan pers itu sendiri atau Pimpinan Redaksi media tersebut. Dengan demikian, itu solusi yang dapat saya sampaikan ke teman-teman komunitas,” pungkas Shem usai menjelaskan kepada rekan-rekan YPJ.
Penulis: Shem
Editor: Reza Mahendra
