JAKARTA, suararealitas.co – Menjelang peringatan HUT ke-17, Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Nasrullah Nawawi mendorong agar Adnan Buyung Nasution, pengacara sekaligus aktivis hukum itu menjadi pahlawan nasional.
“Tahun ini kita sedang menginisiasi kepada pemerintah agar ada pahlawan nasional di bidang keadilan dan penegakan hukum. Salah satunya Bang Adnan Buyung Nasution,” kata Nasrullah usai melantik pengurus KAI DPD DKI Jakarta periode 2025-2030 di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Jumat (30/5/2025).
Menurut Nasrullah, bahwa pahlawan nasional di bidang keadilan dan penegakan hukum saat Indonesia berdiri hingga sebelum kemerdekaan sudah ada seperti Muhammad Yamin (ahli hukum, politisi, sastrawan sekaligus budayawan), Supomo (ahli hukum, politikus dan pengacara Indonesia, serta menteri kehakiman pertama Indonesia).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tadinya sejak Indonesia berdiri sampai sebelum kemerdekaan kan cuman M. Yamin, dan Supomo. Itu sudah selesai pada zaman waktu Indonesia berdiri,” jelasnya.
Setelah Indonesia mereka, lanjut Nasrullah, negara kita memiliki banyak pahlawan keadilan dan penegakan hukum yang hingga saat ini belum diformalkan dan diakui negara menjadi pahlawan nasional.
Ada Yap Thiam Hien, seorang pengacara keturunan Tionghoa. Ada Artidjo Alkostas, seorang pengacara dan hakim sekaligus akademisi hukum Indonesia.
Kalau di kepolisian ada yang legend yaitu Hoegeng Iman Santoso dikenal sebagai pejabat polisi yang paling berani dan jujur.
Selain itu, ada juga Adnan Buyung Nasution yang fenomenal memiliki integritas kuat di tengah kuatnya tekanan orde baru pada saat itu.
“Mereka-mereka ini bukan tokoh khayal lho. Mereka ini tokoh-tokoh yang pernah ada di republik ini. Meski mereka mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra dari pemerintah, tapi faktanya hingga saat ini, para penegak keadilan dan hukum ini belum pernah diformalkan dan diakui negara menjadi pahlawan nasional,” tegasnya.
Kemudian Nasrullah menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah agar tokoh-tokoh keadilan dan penegakan hukum ini dapat dilembagakan menjadi sesuatu yang formal diakui negara menjadi pahlawan nasional.
“Kita sudah berhubungan dan kontak pihak keluarga mereka. Beberapa kampus dan organisasi advokat juga sudah kami hubungi dan mengajak mereka duduk bersama untuk memunculkan ide pemersatu bangsa. Kita berhenti dulu bicara tentang banyaknya organisasi advokat. Kita bicara persamaan dulu. Kalau ngomong perbedaan ngak akan selesai,” jelasnya.
Sementara itu, KAI dibawah kepemimpinan Nasrullah ini juga akan melakukan rangkaian kegiatan HUT KAI ke-17 seperti seminar-seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder yang berbicara tentang para tokoh yang bergelut di bidang keadilan dan penegakan hukum tadi.
Menjelang HUT ke-17 ini, Nasrullah mengingatkan kembali bahwa advokat itu adalah salah satu aparat penegak hukum dalam caturwangsa penegakan kualitas hukum di Indonesia.
“Selama ini kan advokat itu selalu tertuduh yang pertama ketika ada penyogokan pada hakim. Itu dianggap berawal dari advokat. Tapi sebetulnya kalau dilihat kan itu kompleks, bisa juga dari kredibilitas dan integritas hakim, sistem pengadilan yang tidak baik, dan lain-lain. Tapi kita tidak masuk ke perdebatan itu,” kata dia.
Nasrullah menekankan seorang advokat itu harus memperbaiki posisi kualitasnya sebagai advokat.
Bahkan, dia juga meminta agar semua pihak berhenti dulu berbicara tentang banyaknya organisasi advokat karena hal itu adalah fakta yang tidak bisa diingkari.
“Kita sibuk bicara perbedaan namun kita lupa bahwa peningkatan kualitas itu adalah tanggung jawab,” ungkapnya.
Selain melalui pelatihan-pelatihan, Nasrullah mengingatkan ada tiga hal yang perlu dilakukan menjadi advokat profesional.
“Kita butuh upgrade skill, upgrade knowledge, dan upgrade kode etik karena tiga hal itu saja sebetulnya menunjukkan bahwa kita itu advokat yang profesional,” pungkasnya.
Tak hanya itu saja, selain mengukuhkan sekaligus melantik pengurus KAI DPD DKI Jakarta periode 2025-2030, Nasrullah juga mengangkat 20 advokat yang telah menjalani Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
Usai dilantik, Tuti Susilawati Ketua KAI DPD DKI Jakarta didampingi Arief Munandar Sekretaris, dan Kornelius Naibaho Wakil Ketua juga melantik pengurus KAI DPC Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.
Tuti Susilawati terpilih menjadi Ketua KAI DPD DKI Jakarta periode 2025-2030 menggantikan Antoni yang telah menjadi Sekjen DPP KAI mendampingi Nasrullah Nawawi, pada Musyawarah Daerah (Musda) II KAI DKI Jakarta di Hotel Acacia Jakarta, pada Jumat (21/5/2025) kemarin.
