Jakarta – Indonesia secara historis memainkan peran signifikan dalam geopolitik Asia Tenggara, terutama melalui kekuatan maritim Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 dan Majapahit pada abad ke-12. Kedua kerajaan ini memperluas pengaruh mereka ke wilayah yang sangat luas, termasuk kawasan maritim yang lebih besar dari Indonesia modern. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia masih mempertahankan pengaruh maritim yang penting di kawasan ini.
Salah satu tantangan besar saat ini adalah ketegangan yang meningkat di Laut Cina Selatan, kawasan strategis dengan lalu lintas perdagangan maritim yang padat. Klaim teritorial yang tumpang tindih, terutama dari Republik Rakyat Tiongkok, telah memperburuk situasi, mengancam stabilitas kawasan. Laut Cina Selatan kini menjadi salah satu titik panas geopolitik di Asia, di samping program nuklir Korea Utara dan hubungan RRT-Taiwan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 memberikan pedoman untuk batas-batas maritim, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Namun, implementasinya tidak selalu jelas, terutama di perairan sengketa seperti Laut Cina Selatan. Klaim RRT atas “sembilan garis putus-putus” yang mencakup hampir seluruh Laut Cina Selatan menimbulkan ketegangan dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Laksamana Muda TNI (Purn) Rosihan Arsyad, mantan Kepala Staf Armada Barat Angkatan Laut RI, meluncurkan buku terbarunya yang berjudul *“Indonesia’s Maritime Interest, Cooperation and Capacity Building”*. Buku setebal 103 halaman ini diterbitkan oleh Lembaga Pembangunan Masyarakat Indonesia (LPMI) dan diluncurkan di Jakarta, Sabtu (28/09/2024).
Dalam buku ini, Rosihan Arsyad menjabarkan pentingnya posisi strategis perairan Indonesia sebagai “gerbang” bagi jalur pelayaran internasional dari Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin menuju negara-negara Asia seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea. Menurutnya, pengelolaan laut yang baik menjadi kunci bagi kelancaran ekonomi regional dan global. Dalam bukunya, ia juga menyoroti upaya revitalisasi Penjaga Laut dan Pantai Indonesia yang telah mulai diwujudkan.
Rosihan Arsyad, yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatra Selatan (1998-2003) dan terlibat dalam operasi SAR kecelakaan Silk Air di Sungai Musi pada tahun 1997, menceritakan latar belakang berdirinya Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang kini berperan penting dalam menjaga keamanan maritim Indonesia.
Buku ini terdiri dari delapan bab, yang membahas berbagai isu maritim, termasuk tantangan di Laut Cina Selatan, kawasan yang dianggap memiliki potensi konflik tinggi akibat klaim teritorial yang tumpang tindih. Rosihan berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para peminat dan profesional di bidang maritim untuk lebih mendalami isu-isu tersebut.
Turut hadir dalam peluncuran ini, sejumlah tokoh terkemuka di bidang maritim seperti Surya Wiranto, Dani Setiawa, dan Ali Saleh. Buku ini dianggap penting dalam meningkatkan kesadaran akan peran strategis Indonesia di sektor maritim dan pentingnya kerja sama internasional dalam menjaga stabilitas kawasan.
