Koalisi Serikat Pekerja Sampaikan 8 Tuntutan ke Presiden Prabowo

- Jurnalis

Rabu, 3 September 2025 - 17:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Suararealitas.co – Menyikapi dinamika sosial politik dan ekonomi nasional, Koalisi Serikat Pekerja Serikat Buruh Merah Putih menggelar silaturahmi dan diskusi strategis di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Koalisi ini menegaskan pentingnya pekerja sektor strategis menjaga kondusivitas nasional agar ekonomi tetap bergerak, lapangan kerja tercipta, serta produktivitas bangsa terus tumbuh stabil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pernyataannya, koalisi menyampaikan keprihatinan atas gangguan sosial ekonomi yang berdampak luas pada ketenagakerjaan, termasuk penangkapan aktivis hingga kerusuhan yang merugikan pekerja. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto segera memulihkan situasi nasional, mengusut tuntas kerusuhan, serta membebaskan aktivis buruh yang ditangkap tanpa dasar hukum jelas.

Koalisi juga menegaskan bahwa pertemuan Presiden dengan segelintir pimpinan serikat guru dan pekerja tidak mewakili seluruh aspirasi buruh Indonesia. Meski begitu, mereka mendukung penuh cita-cita Presiden Prabowo menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan berkualitas demi meningkatkan daya saing dan kesejahteraan pekerja Indonesia.

Baca Juga :  KKP Gaungkan Perikanan Berkelanjutan di Harkannas ke-10*

Selain itu, koalisi menolak rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas Gerakan yang dinilai berpotensi tumpang tindih kewenangan. Mereka menekankan perlunya efisiensi anggaran, penguatan kelembagaan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, serta pembentukan lembaga sektoral pencipta lapangan kerja.

Secara rinci, Koalisi Buruh Merah Putih menyampaikan delapan poin tuntutan sebagai berikut:
1. Pemulihan situasi nasional. Pemerintah diminta mengusut tuntas kerusuhan, menghentikan kriminalisasi, serta membebaskan aktivis buruh yang ditangkap tanpa dasar hukum.
2. Klarifikasi representasi buruh. Pertemuan Presiden dengan segelintir pimpinan serikat pekerja tidak dapat dianggap mewakili seluruh buruh Indonesia.
3. Dukungan penciptaan lapangan kerja. Koalisi mendukung program Presiden Prabowo menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan berkualitas.
4. Evaluasi Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Rencana pembentukan lembaga baru ini diminta dikaji ulang karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih, dengan alternatif penguatan lembaga tripartit yang ada.
5. Revisi UU Ketenagakerjaan. Pemerintah dan DPR diminta mengedepankan transparansi, dialog sosial, partisipasi publik, dan inklusivitas dalam pembahasan.
6. Reformasi BPJS Ketenagakerjaan. Tata kelola BPJS perlu dibenahi agar lebih inklusif, universal, dan mampu melindungi seluruh pekerja di berbagai sektor.
7. Reformasi penetapan upah minimum. Sistem upah minimum harus berbasis sektoral guna mempersempit kesenjangan antarwilayah.
8. Pengesahan RUU Perlindungan Tenaga Kerja Padat Karya. Pemerintah dan DPR didesak segera membahas serta mengesahkan regulasi ini demi perlindungan industri padat karya dan pekerja nasional.

Baca Juga :  Kapolri Tegaskan Rekrutmen Anggota Melalui Jalur Santri Jadi Program Prioritas

Pernyataan sikap ini ditandatangani sejumlah pimpinan serikat, antara lain:Irham Ali syaifuddin, Presiden KSBN, Ahmad Irfan Nasution, Presiden KSP BUMN, Ristadi, Presiden KSPN, Johannes Dartha Pakpahan, Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai, Ketua Umum KSPSI

Pernyataan sikap ini ditegaskan kembali sebagai komitmen buruh untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus mendorong terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

Berita Terkait

Menko Polkam Ajak Semua Pihak Bersinergi Wujudkan Ruang Digital Aman bagi Anak Indonesia
Proyek MLFF tetap berlanjut, pemerintah mulai tahap pengujian
DPD BMI DKI JAKARTA Berbagi 1000 Takjil di Momen Ramadhan 1447 H
PERADI Kota Depok Gelar Buka Puasa Bersama dan Berbagi Takjil, Perkuat Solidaritas Advokat
Antusiasme Warga Membludak, DPC PDI Perjuangan Kota Depok Gelar Bakti Sosial Cek Kesehtan Gratis
Menko Polkam Pimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2026 di Riau, Tegaskan Komitmen Pencegahan Dini
Black Owl Gading Serpong Bagikan 200 Paket Takjil Gratis kepada Pengendara di Bulan Ramadan
Zainul Munasichin: Rapimnas IKA PMII Momentum Konsolidasi dan Evaluasi Organisasi

Berita Terkait

Sabtu, 7 Maret 2026 - 15:38 WIB

Menko Polkam Ajak Semua Pihak Bersinergi Wujudkan Ruang Digital Aman bagi Anak Indonesia

Sabtu, 7 Maret 2026 - 10:40 WIB

Proyek MLFF tetap berlanjut, pemerintah mulai tahap pengujian

Sabtu, 7 Maret 2026 - 10:09 WIB

DPD BMI DKI JAKARTA Berbagi 1000 Takjil di Momen Ramadhan 1447 H

Jumat, 6 Maret 2026 - 18:40 WIB

PERADI Kota Depok Gelar Buka Puasa Bersama dan Berbagi Takjil, Perkuat Solidaritas Advokat

Jumat, 6 Maret 2026 - 17:26 WIB

Antusiasme Warga Membludak, DPC PDI Perjuangan Kota Depok Gelar Bakti Sosial Cek Kesehtan Gratis

Berita Terbaru

Berita Aktual

Kedoya Raya Terendam Banjir, Akses Warga Lumpuh

Minggu, 8 Mar 2026 - 16:14 WIB