Polri Diminta Responsif terhadap Sorotan Publik

Tangerang Selatan, Suararealitas.co – Gelombang kritik terhadap institusi kepolisian belakangan ini dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat profesionalitas dan pembenahan internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Aktivis Universitas Pamulang (UNPAM), Brema S. Brahmana, menegaskan bahwa dukungan terhadap Polri harus dibarengi dengan komitmen tegas untuk menindak setiap oknum yang mencederai nama baik institusi.

 

Menurutnya, kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah evaluasi dan pembenahan internal yang dilakukan di bawah kepemimpinan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, patut diapresiasi. Ia menekankan bahwa kritik publik seyogianya dimaknai sebagai bentuk partisipasi demokratis guna memperkuat institusi, bukan untuk melemahkannya.

 

Brema juga mengingatkan bahwa generalisasi terhadap institusi akibat tindakan segelintir oknum bukanlah sikap yang adil. Ia menegaskan, jika terdapat pelanggaran, sanksi tegas harus dijatuhkan kepada individu yang terbukti bersalah. “Institusi harus berdiri tegak dan membersihkan dirinya dari oknum yang mencoreng nama baik Polri,” ujarnya saat diwawancarai pada hari Sabtu 28/2/2026

 

Sorotan publik terhadap kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut dipandang sebagai bagian dari fungsi pengawasan sosial. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat ribuan siswa terdampak sepanjang tahun 2025. Dalam konteks tersebut, aparat kepolisian memiliki peran penting untuk memastikan proses investigasi berjalan objektif, transparan, dan profesional. Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang terbukti lalai dinilai akan semakin memperkuat citra Polri sebagai institusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

 

Brema menyatakan dukungannya terhadap langkah pimpinan Polri dalam menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu kepada oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan bahwa institusi kepolisian merupakan pilar negara hukum, sehingga tindakan tegas terhadap pelanggaran internal merupakan bentuk tanggung jawab moral dan institusional.

 

“Dengan komitmen pembenahan yang konsisten, Polri akan semakin profesional, modern, dan terpercaya,” tutupnya.

 

Narasi ini menegaskan bahwa penguatan institusi tidak bertentangan dengan penegakan disiplin internal. Justru melalui ketegasan terhadap pelanggaran, marwah dan legitimasi Polri sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum akan semakin kokoh di tengah masyarakat.