Jakarta, (27/10) – Provinsi Jawa Barat, meskipun bukan wilayah kepulauan, akan tetapi memiliki peran strategis yang signifikan dalam pembangunan nasional, terutama dalam konteks ekonomi kemaritiman. Potensi kemaritiman di Jawa Barat sangat besar, mengingat provinsi ini memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 500 kilometer, yang memberikan akses langsung ke Laut Jawa dan Samudera Hindia. Perairan ini dikenal kaya akan sumber daya laut, terutama ikan.
“Jawa Barat memiliki warisan panjang dalam sektor perikanan dan telah lama menjadi rumah bagi banyak nelayan. Perairan di provinsi ini adalah tempat yang kaya akan ikan dan sumber daya laut lainnya. Pada tahun 2020, produksi ikan di Jawa Barat mencapai 662.988 ton, menjadikannya salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia,” kata DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.Mar., Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) dan Wakil Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat dalam keterangan persnya, Jumat (27/10).
Selain menjadi salah satu penghasil utama ikan dan makanan laut di Indonesia, tambah Capt. Hakeng, Jawa Barat juga memiliki industri akuakultur yang sedang berkembang. Pada tahun 2020, total produksi budidaya perikanan di provinsi tersebut mencapai 187.180 ton, dengan produk utama seperti udang, nila, dan bandeng.
“Untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman di Jawa Barat, perlu diperhatikan pula kebutuhan akan cold storage di berbagai titik. Cold storage adalah sarana penting dalam menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan dan produk makanan laut. Oleh karena itu, investasi dalam bentuk cold storage perlu ditingkatkan, dan setidaknya 10 kabupaten pesisir di Jawa Barat perlu dilengkapi dengan cold storage modern guna menampung hasil tangkapan para nelayan,” ungkap dia.
Selain cold storage, pemenuhan bahan bakar bagi para nelayan di Jawa Barat adalah suatu hal yang harus diusahakan pemerintah. Ditegaskan Capt. Hakeng, “Karenanya, pengadaan Satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di tiap-tiap Kampung Nelayan yang ada di 10 kabupaten pesisir di Jawa Barat adalah sebuah keharusan. SPBN akan memastikan ketersediaan bahan bakar yang memadai untuk kapal nelayan, sehingga mereka dapat beroperasi dengan lebih efisien dan produktif.”
Selain itu, potensi pariwisata maritim di Jawa Barat juga sangat menjanjikan. “Jawa Barat memiliki sejumlah pantai yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Selain pantai, provinsi ini juga kaya akan warisan sejarah dan budaya yang dapat menarik wisatawan. Beberapa destinasi populer di Jawa Barat meliputi Pantai Pelabuhan Ratu dengan pasir putih dan air jernih, Pantai Pangandaran, dan lainnya,” papar Capt. Hakeng.
Namun, untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman Jawa Barat, beberapa kendala perlu diatasi. “Salah satu kendala yang dihadapi adalah sebagian besar nelayan masih menggunakan kapal kecil, sehingga sulit bersaing dengan kapal besar asing. Konsep penggunaan mother vessel yang dapat memungkinkan kapal kecil untuk bongkar muat di tengah laut dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi,” jelas Capt. Hakeng.
Selain itu, diingatkan Capt. Hakeng, akses permodalan yang lemah juga menjadi kendala bagi nelayan dalam berinvestasi dalam teknologi penangkapan ikan yang lebih baik. Peningkatan akses ke kredit perikanan perlu ditingkatkan.
Dibeberkan Capt. Hakeng pula adalah terkait masalah lain termasuk kerusakan lingkungan di wilayah pesisir akibat polusi dari industri, rumah tangga, dan pertanian. Pengembangan program pelestarian lingkungan seperti penanaman mangrove dan perawatan sungai dan laut sangat penting.
Dalam rangka mengoptimalkan potensi kemaritiman Jawa Barat, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program ekonomi maritim harus menjadi fokus. Ini mencakup modernisasi armada penangkapan ikan, dukungan finansial kepada nelayan, perlindungan lingkungan, peningkatan konektivitas infrastruktur, serta investasi dalam cold storage dan SPBN untuk mendukung para nelayan dan produsen makanan laut.
“Potensi kemaritiman Jawa Barat adalah aset berharga yang harus dikelola dengan baik untuk mendukung visi pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045,” tutup Capt. Hakeng.
