Jakarta, Suararealitas.co — Barikade 98 (Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi 98) kembali menegaskan eksistensinya sebagai kekuatan moral dalam lanskap kebangsaan melalui gelaran Halal Bihalal bertema “Kawal Demokrasi, Jaga Indonesia” yang berlangsung di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi pasca-Idul Fitri, tetapi juga menjelma sebagai ruang konsolidasi ideologis dan refleksi kritis atas arah perjalanan demokrasi Indonesia. Hadir dalam acara tersebut keluarga besar Barikade 98, tokoh-tokoh pergerakan, serta para aktivis lintas generasi, termasuk mereka yang terlibat langsung dalam momentum bersejarah Reformasi 1998.
Dalam suasana yang hangat namun sarat semangat perjuangan, diskursus yang berkembang menunjukkan kegelisahan kolektif atas berbagai dinamika kebangsaan mutakhir. Para peserta menyoroti sejumlah gejala yang dinilai mengindikasikan kemunduran kualitas demokrasi, mulai dari menguatnya sentralisasi kekuasaan, melemahnya kontrol sipil terhadap institusi negara, hingga menyempitnya ruang kebebasan berekspresi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barikade 98, Benny Rhamdani, dalam sambutannya menegaskan bahwa Halal Bihalal harus dimaknai sebagai momentum strategis untuk memperkuat komitmen kebangsaan, bukan sekadar ritual sosial tahunan.
“Halal bihalal adalah ruang untuk menyatukan kembali semangat perjuangan. Ini bukan sekadar tradisi, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam menjaga demokrasi dan keutuhan bangsa,” ujarnya di hadapan para peserta.
Ia juga secara tegas mengingatkan adanya potensi penyimpangan kekuasaan yang, jika tidak dikawal secara kritis, dapat menggerus prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi. Menurutnya, indikasi pembungkaman terhadap suara kritis serta tekanan terhadap aktivis merupakan sinyal yang tidak boleh diabaikan.
“Kita sedang menghadapi situasi di mana kekuasaan berpotensi melampaui batas. Kritik dibungkam, aktivis mengalami tekanan, dan ada upaya mengendalikan sumber daya negara tanpa berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh, Benny menyinggung pentingnya menjaga marwah doktrin kebangsaan seperti Sapta Marga dan sumpah prajurit agar tetap berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat, bukan menjadi alat legitimasi kekuasaan.
“Kesetiaan itu kepada Merah Putih, kepada rakyat Indonesia, bukan kepada kekuasaan yang menyimpang dari konstitusi,” lanjutnya.
Sebagai organisasi yang lahir dari rahim Reformasi 1998, Barikade 98 menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam mengawal demokrasi. Konsolidasi gerakan, penguatan nalar kritis, serta keberanian menyuarakan kebenaran disebut sebagai pilar utama yang akan terus dijaga.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung dinamis, sejumlah peserta juga menekankan pentingnya membangun solidaritas lintas generasi guna memastikan nilai-nilai reformasi tidak tergerus oleh pragmatisme politik. Mereka sepakat bahwa tantangan ke depan tidak hanya soal mempertahankan demokrasi secara prosedural, tetapi juga memastikan keadilan substantif benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Acara ditutup dengan semangat kebersamaan dan tekad kolektif untuk terus menjaga arah demokrasi Indonesia agar tetap berpijak pada nilai keadilan, kebebasan, serta kesejahteraan sosial. Melalui momentum ini, Barikade 98 kembali menegaskan posisinya sebagai garda moral yang konsisten mengawal konstitusi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
