Jakarta, Suararealitas.co — Menteri Agama RI, H. Nazaruddin Umar, secara resmi meresmikan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Indonesia (PRI) yang berlokasi di Jalan Sultan Agung No. 8, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/11). Peresmian ditandai dengan doa bersama serta penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) secara simbolis kepada kader partai.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia, Muhammad Nazaruddin, menyampaikan bahwa kehadiran gedung DPP ini bukan sekadar simbol kelembagaan partai, melainkan menjadi “rumah rakyat” yang terbuka bagi semua kalangan tanpa memandang agama, ras, maupun golongan. Ia menegaskan, PRI akan hadir hingga ke tingkat desa untuk memastikan seluruh program partai menyentuh masyarakat secara langsung.
“Gedung ini adalah rumah rakyat. Kami ingin menjadikannya tempat yang menampung aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Partai politik harus hadir untuk melayani, bukan sekadar berkompetisi,” ujar Nazaruddin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa PRI telah mencetak dan menyebarkan lebih dari 100 ribu eksemplar dokumen program kerja ke berbagai pelosok Tanah Air. Beberapa fokus utama partai meliputi pemerataan layanan kesehatan, percepatan hilirisasi industri rakyat, serta penghapusan kredit UMKM dan nelayan yang dinilai membebani ekonomi masyarakat kecil.
“PRI juga berkomitmen menarik generasi muda agar memiliki kesadaran politik yang sehat. Kami ingin melahirkan milenial yang paham demokrasi, yang siap berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Menteri Agama RI, H. Nazaruddin Umar, yang turut hadir dalam acara peresmian tersebut, menyambut baik berdirinya sekretariat baru Partai Rakyat Indonesia. Ia berharap keberadaan kantor DPP PRI dapat menjadi pusat edukasi politik dan wadah penguatan nilai-nilai kebangsaan.
“Dengan berdirinya gedung baru ini, semoga Partai Rakyat Indonesia menjadi rumah besar bagi rakyat Indonesia rumah kemanusiaan, tempat bertemunya berbagai pandangan untuk membawa perubahan yang lebih baik,” ujar Menteri Agama dalam sambutannya.
Ia juga menekankan pentingnya partai politik menjalankan fungsi pembinaan dan pelayanan publik, bukan hanya saat menjelang pemilu, tetapi secara berkelanjutan. “Partai harus menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, serta menjadi ruang pembelajaran politik yang mencerahkan,” tutupnya.
