Aliansi Mahasiswa Kedaulatan Indonesia Menuntut Pengakuan Hukum dan Transparasi di Sektor Pelabuhan

Jakarta, 11 Agustus 2025 , Suararealitas.co — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kedaulatan Pelabuhan akan menggelar aksi damai pada Jumat siang ini, menuntut penegakan hukum dan transparansi di sektor pelabuhan. Aksi ini direncanakan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai, berlokasi di Kantor Pusat PT Pelindo dan PT Hutchison Ports Indonesia.

Koordinator Lapangan aksi, Yusril S Kaimudin, yang juga dikenal sebagai aktivis mahasiswa Jakarta, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap lemahnya penegakan hukum dan dugaan praktik-praktik yang merugikan negara di lingkungan pelabuhan.

“Kami turun ke jalan bukan hanya untuk menyuarakan kepentingan pekerja pelabuhan, tapi juga untuk menjaga marwah hukum di negeri ini. Putusan pengadilan harus dilaksanakan, dan segala bentuk penyimpangan di pelabuhan harus dibersihkan sampai ke akarnya,” tegas Yusril dalam keterangan persnya.

Tujuh Tuntutan Utama Aliansi Mahasiswa Kedaulatan Pelabuhan:

1. Mendesak R Legoh untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk membayar ganti rugi sebesar Rp240.974.999 secara tunai.
2. Menuntut KSO TPK Koja, PT Pelindo, dan PT Hutchison Ports Indonesia menjatuhkan sanksi tegas berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pihak yang terlibat.
3. Meminta PT Pelindo dan PT Hutchison Ports Indonesia membuka secara transparan seluruh kronologi, dokumen, dan pihak-pihak yang terlibat, serta menolak adanya perlindungan terhadap pelaku praktik amoral di pelabuhan.
4. Menuntut audit forensik dan pembersihan total di seluruh unit kerja, untuk menyingkirkan semua oknum yang merugikan negara dan mencoreng nama baik pelabuhan Indonesia.
5. Mendesak PT Pelindo dan PT Hutchison Ports Indonesia segera memberikan Hak atas Jasa Produksi & BPI kepada pihak yang berhak.
6. Menghentikan praktik Union Busting terhadap Serikat Pekerja TPK Koja yang mewakili mayoritas pekerja.
7. Membubarkan serikat pekerja yang dinilai sebagai boneka, yakni “Sekar TPK Koja”, yang disebut menjadi antek oknum jahat di pelabuhan.

Aliansi juga sedang mempelajari secara seksama indikasi pelanggaran diantaranya Markup,Gratifikasi,Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum berinisal “R” yang dulu menjabat sebagai PLH Manager Umum,disinyalir telah ada hasil audit internal namun sampai dengan saat ini belum ada tindakan lebih lanjut

Menurut Yusril, aksi ini akan diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa se-Jakarta. Ia menegaskan bahwa aksi akan dilaksanakan secara tertib namun tetap kritis dan tegas dalam menyuarakan aspirasi.

“Kami tidak akan berhenti sampai tuntutan ini didengar dan dijalankan. Pelabuhan adalah urat nadi perdagangan nasional, tidak boleh dikuasai oleh praktik-praktik yang merugikan rakyat,” pungkas Yusril.