JAKARTA, suararealitas.co – Para pelaku supplier daging ayam dan ikan kompak menyampaikan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin, 4 Agustus 2025. Mereka antara lain owner CV. Indovarm Yuan Nilasari, Vita (owner PT. Tri Boga), Henny (istri owner CV. Griya Kreatif), Yuni (istri owner PT. Jangbong Hebat).
Terdapat 18 vendor lainnya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Korban BDS turut serta dalam kampanye ini.
Surat terbuka ini juga diserahkan kepada sejumlah pihak pemangku kepentingan. Diantaranya, Kapolri, Ketua KPK, dan Kejaksaan Agung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berikut isi lengkap surat terbuka dari Forum Komunikasi Korban BDS untuk Presiden Prabowo.
“Surat terbuka dari kami yang duduk disini wanita dan istri pengusaha kecil menengah yang berjuang mandiri demi menghidupi keluarga dan mempertahankan usaha kami dalam menyampaikan jeritan dan penderitaan kami (korban) atas gagal bayarnya tagihan oleh BUMD Kabupaten Bandung yaitu PT Bandung Daya Sentosa (BDS) yang notabenennya mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Bandung,” kata Henny yang mewakili para perempuan pengusaha sekaligus istri owner CV. Griya Kreatif dalam jumpa persnya, Senin (4/8/2025) di kawasan Jakarta Timur.
Henny mengaku, bahwa sudah setahun pihaknya belum mendapatkan kepastian dan kejelasan, serta itikad baik dari PT BDS untuk menyelesaikan kewajibannya.
Padahal, pihaknya bersama vendor lainnya telah menjalankan tugas dan kewajiban kami secara sah dan profesional.
Menanggung Derita dari Gerakan Gagal Bayar
Akibat dari gagal bayar ini, kami (korban) menanggung derita yang luar biasa yakni;
- Usaha terguncang, rumah tangga menjadi terganggu dan anak-anak merasa kehilangan aman. Bahkan tidak lagi mampu membayar uang sekolah.
- Mem-PHK kan semua karyawan. Mereka pun menjadi korban yang terdampak, kehilangan penghasilan dan masa depan.
- Dalam menyuplai ayam BLD, semua vendor berhutang kepada bank serta pihak ke tiga, sehingga rumahnya terancam disita dan kini dikejar-kejar oleh debt collector.
- Salah satu rekan bisnis yang tergabung dalam forum itu mendapatkan diskriminasi, sehingga dilaporkan secara pidana. Padahal, akar permasalahannya adalah belum dibayarkan oleh PT BDS.
“Kami bukan koruptor. Kami bukan penjahat. Kami hanyalah wanita pelaku usaha, rakyat biasa yang tidak mengerti hukum, tapi kami percaya bahwa hukum dan keadilan masih hidup di negeri ini,” imbuh Henny.
Melalui surat terbuka tersebut, dia pun memohon dengan sangat kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua KPK untuk mendengar dan melindungi kami.
“Kami hanya meminta hak kami dikembalikan agar usaha kami kembali normal, dan kami meminta perhatian kepada pemerintah pusat agar BUMD tidak merugikan dan menyengsarakan rakyat,” keluh Henny.
“Kami percaya, jika suara kami didengar oleh pemimpin tertinggi negeri ini, akan ada jalan keluar yang adil dan seluruh hak dikembalikan. Dengan ini kami serahkan harapan kami kepada hati nurani dan keberanian para pemimpin bangsa,” tambah Henny.
