Gus Yadi Berharap TNI-Polri agar Menjaga Keutuhan NKRI di Bali

(suararealitas.com/Bram) Foto: Ketua PGN Bali Hj. Daniar. SH bersama Gus Yadi Pangkowilhan PGN Bali & Indonesia Timur. Sabtu, (4/12)

Suararealitas.com, Denpasar Bali – Demi tegaknya NKRI, serta tetap berkibarnya Sang Saka Merah Putih, maka PGN Bali akan tetap siap berada digarda terdepan dalam menjaga keutuhan, dan penegakan kedaulatan NKRI & Pancasila. Denpasar Bali, Sabtu, (04/12/2021).

Papua adalah salah satu Provinsi di Indonesia namun dengan adanya kelompok masyarakat & LBH yang justru mendukung gerakan separatis OPM untuk segera diproses secara hukum.

Pada (1/12) lalu AMP dan FRIPM melakukan aksi di Jalan Raya Puputan Renon yang merencanakan aksi menuju konjen Amerika Serikat di Jalan Hayam Wuruk Denpasar pada pukul 06.00 WITA sedangkan izin aksi dikeluarkan pada pukul 10.00 WITA.

Pada saat aksi AMP dan FRIPM ditahan oleh Patriot Garuda Nusantara (PGN) di tengah Jalan Raya Puputan Renon. Personel kepolisian pada saat itu hanya berjumlah 7 personel dikarenakan hampir seluruh kekuatan pengamanan TNI–Polri dikonsentrasikan di daerah Nusa Dua karena banyak tokoh nasional dan pejabat negara yang hadir di Nusa Dua.

Namun AMP & FRIPM dalam aksinya membentangkan spanduk besar sekitar 4×5 meter dengan bertuliskan “Indonesia Penjajah” serta membawa mobil komando lengkap dengan pengeras suara.

Dalam orasinya, AMP & FRIPM mencaci maki Negara Kesatuan Republik Indonesia serta, menyampaikan kata-kata yang melecehkan TNI–Polri, meminta hak menentukan nasib mereka 

sendiri atau referendum. Sosok pembaca tuntutan dari AMP & FRIPM justru adalah bukan dari orang Papua asli.

Diduga ada oknum untuk memprovokasi, kemudian terjadilah aksi dorong mendorong antara PGN dengan pihak AMP & FRIPM. Komando PGN Bali meminta kepada pihak kepolisian untuk membubarkan aksi AMP & FRIPM tersebut, karena tuntutan, serta statement/pernyataan mereka sudah termasuk maker, dan cenderung memberontak dengan kekerasan kepada NKRI.

Akhirnya kepolisian meminta kepada AMP & FRIPM untuk segera membubarkan diri, karena provokasi dari mereka semakin membangkitkan rasa nasionalisme anggota PGN Bali, dan masyarakat sekitar untuk memaksa aksi dibubarkan.

Di sekitar aksi terdapat SD (Sekolah Dasar) yang mana pada hari itu dilaksanakan proses ujian semester bagi para siswa yang sangat membutuhkan konsentrasi penuh dalam ujian tersebut.

Lalu para guru meminta kepada pihak kepolisian untuk membubarkan aksi orasi AMP & FRIMP tersebut, karena mereka secara sengaja menghidupkan lagu–lagu dengan sangat keras dan para peserta aksi menari–nari di jalanan.

Dalam aksinya, pihak AMP & FRIPM dilengkapi dengan potongan bilah bambu dan kayu berukuran sekitar 2,5 meter, juga batu berukuran sekepalan tangan, serta busur panah yang sengaja disiapkan di mobil komando mereka.

Situasi pun semakin memanas, “Mereka menyerang kami, PGN Bali dengan material yang disebutkan dalam point 11 di atas. Serta melempari aparat keamanan yang ada pada saat itu,” ungkap Gus Yadi.

Atas peristiwa tersebut, pihak kepolisian mengultimatum, maka akhirnya aksi AMP & FRIPM tersebut dapat dibubarkan.

Begitu banyaknya anggota PGN, dan masyarakat sekitar kejadian yang terluka akibat lemparan batu yang secara sporadis dari pihak AMP & FRIPM tersebut, serta terluka atas pukulan bambu, hingga masyarakat yang terkena panah nyasar.

“Meminta kepada pemerintah agar segera memproses AMP & FRIPM secara hukum kepada seluruh tokoh-tokoh mereka, dan memulangkan mahasiswa yang hanya ikut-ikutan dalam aksi tersebut, karena masih banyak mahasiswa Papua yang masih cinta dan komitmen kepada NKRI,” ucapnya.

Meminta kepada Kapolri untuk menginterupsi Polda Bali untuk segera menindak lanjuti laporan PGN Bali yang sampai detik ini tidak pernah ditindak lanjuti, dan direspon oleh Polda Bali.

Pangkowilhan PGN Bali & Indonesia Timur Gus Yadi berharap, Kapolri dan Panglima TNI untuk memberikan jaminan rasa aman kepada seluruh rakyat dari segala aksi dan propaganda AMP & FRIPM yang selalu dikawal oleh LBH Bali.

“Menteri Dalam Negeri untuk segera memanggil Gubernur Papua serta Bupati hingga Walikota dimana adanya gerakan–gerakan propaganda AMP & FRIPM yang dilakukan di Papua,” tukasnya.*(Bram)