Jakarta, Suararealitas.co — Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) mendorong penguatan hilirisasi perunggasan nasional melalui penerapan skema ekosistem tertutup atau closed loop guna menciptakan usaha peternakan rakyat yang lebih stabil, terintegrasi, dan memiliki kepastian pasar.
Gagasan tersebut disampaikan dalam seminar AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Model closed loop dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan klasik yang selama ini membayangi peternak rakyat, mulai dari fluktuasi harga ayam hidup, lemahnya akses pembiayaan, hingga ketidakpastian penyerapan hasil produksi.
Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), Kusnan, mengatakan persoalan utama peternak rakyat bukan semata-mata harga ayam yang naik turun, melainkan belum terbentuknya rantai usaha yang kuat dari hulu hingga hilir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, banyak peternak kecil masih berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan sistem yang mampu melindungi keberlanjutan usaha mereka ketika pasar sedang mengalami tekanan.
“Peternak ini kan selama ini jalan sendiri-sendiri, nah kita akan berikan sebuah ekosistem,” ujar Kusnan kepada awak media di Jakarta.
Ia menjelaskan konsep yang ditawarkan PERMINDO akan menghubungkan peternak rakyat, koperasi, perusahaan integrator, hingga offtaker dalam satu rantai produksi terpadu. Dengan pola tersebut, setiap lini usaha memiliki peran masing-masing sehingga risiko usaha dapat ditekan.
Dalam skema itu, perusahaan integrator akan menyediakan kebutuhan utama peternak seperti DOC (day old chick), pakan, dan obat-obatan. Sementara koperasi berfungsi mengelola pembiayaan, distribusi sarana produksi, sekaligus membantu penguatan kelembagaan peternak di tingkat daerah.
Di sisi hilir, hasil produksi peternak akan diserap oleh offtaker dengan mekanisme floor price atau harga dasar. Sistem tersebut disiapkan untuk menjaga margin usaha peternak tetap aman meskipun harga ayam hidup di pasar mengalami penurunan tajam.
Menurut Kusnan, pola kemitraan berbasis ekosistem seperti itu sebenarnya sudah lama dibicarakan di kalangan peternak rakyat. Namun implementasinya sering kali terhambat akibat lemahnya koordinasi antarpihak dan belum adanya regulasi yang mampu menjadi payung bersama.
“Kalau enggak ada regulasi, ide sebagus apa pun hanya jadi wacana,” katanya.
Selain itu, PERMINDO juga mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi bagian dari rantai penyerapan hasil produksi peternak rakyat. Program tersebut dinilai memiliki potensi besar sebagai pasar tetap yang mampu menopang stabilitas harga unggas nasional.
Menurut Kusnan, selama ini peternak kecil kerap terpukul ketika harga ayam hidup jatuh karena tidak memiliki jalur distribusi yang pasti. Kehadiran offtaker dan pasar pemerintah dinilai dapat menjadi bantalan agar usaha peternak tetap berjalan.
“Kalau udah ada offtaker, aman. Sudah ada pasarnya,” ujarnya.
Sebagai tahap awal, PERMINDO berencana menjalankan pilot project berbasis Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Program itu akan melibatkan koperasi desa serta dukungan lintas kementerian, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa.
Kusnan menegaskan pihaknya tidak ingin memposisikan peternak rakyat berhadapan dengan perusahaan integrator besar. Sebaliknya, ia menilai kolaborasi antara industri dan peternak rakyat justru menjadi kunci untuk menciptakan sektor perunggasan nasional yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Menurutnya, peternak rakyat harus diberi ruang untuk tumbuh bersama industri agar mampu naik kelas, memperkuat ekonomi daerah, sekaligus menopang ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan protein masyarakat.
