Jakarta – Anggota komisi II DPR RI DKI Jakarta Dian Istiqomah S.kep melaksanakan kunjungan kerja di Kalimantan timur, kegiatan kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Hakim, Kamis, (21/02/2022).
Adapun tujuan dari kunjungan kerja (Kunker) tersebut, guna membahas penyelanggaraan pemerintah daerah, birokrasi, dan pelayanan publik dimasa pandemi.
Kegiatan pertemuan berlangsung di ruang rapat Tepiani Kantor Gubernur Kalimantan Timur, yang dihadiri Gubernur Kalimantan Timur diwakilkan PJ Sekda Kalimantan Timur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Timur, Kepala Ombudsman Kalimanatan Timur, dan Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur.
Dian Istiqomah S.kep Anggota DPR RI Fraksi PAN Komisi II Dapil 3 DKI Jakarta dalam kunjungan kerjanya menyampaikan beberapa poin dalam pandangannya antara lain, terkait masalah penyuluhan dilapangan, dan juga format PPPK di bidang kesehatan.
“Masih kurangnya para penyuluh di lapangan, dan juga format PPPK dibidang kesehatan,” ucap Dian Istiqomah.
Selanjutnya, kata Dian, ini harus menjadi pemikiran panjang buat kita, bagaimana kita dapat memenuhi formasi tersebut.
“Apalagi dimasa pandemi ini, banyak sekali yang harus kita selesaikan antara lain, kebutuhan para petugas-petugas kesehatan,” sambung Dian yang kerap disapa Bunda.
Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, dan untuk penyeleksian Calon Pegawai Negeri sipil (CPNS) di tahun 2022, Dian berharap, mohon diperhatikan lagi dalam penyeleksiannya.
Lanjut, Ia mengatakan, terkait lahan sengketa di wilayah Paser Mayang, dan PT PN, pihaknya berharap segera diselesaikan dengan baik.
“Dimana permasalahannya, di PUPR, atau di BPN,” tegasnya.
Adapun, PUPR, jangan jadi alasan sudah dibayar, dan uangnya sudah dititipkan di pengadilan.
Terkait BPN, jangan beralasan tumpang tindih kepemilikan, yang bikin sertifikat itu siapa? BPN atau warga, bukti nyata yang diperlukan, selesaikan sengketanya. “Sertifikat tanah itu produk BPN, kenapa terjadi tumpang tindih,” geramnya.
Masih pinta Dian, terkait sumber daya alam di Kalimantan Timur, perdaya gunakan potensi yang ada di Kalimantan Timur, guna pembangunan IKN nanti.
Kemudian, mengenai PTSL, tolong di rapihkan, karena masih banyak laporan masyarakat yang belum ada hasil, dan pastikan. “Coba di cek PTSL ini, berapa yang sudah terselesaikan, dan yang belum selesai,” jelas Anggota DPR RI Fraksi PAN Dian Istiqomah S.kep Komisi II Dapil 3 DKI Jakarta.
Penulis: AMR
