Suararealitas.com, Kabupaten Tangerang – Lambatnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang terkait penertiban bangunan liar (bangli) yang ada di bantaran Sungai Cisadane yang nantinya akan di jadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) membuat Forum Masyarakat Cinta Sungai Cisadane (FMCSC) geram dan kembali surati instansi terkait.
Kendati, FMCSC sebelumnya sudah melakukan dua kali Audiensi atau dengar pendapat bersama ketua DPRD Kabupaten Tangerang dihadiri Dinas terkait dan para stakeholder hingga saat ini belum juga ada tindakan.
“Karena tidak adanya tindakan penertiban hingga saat ini yang dilakukan oleh pemda kabupaten tangerang, akhirnya kita kembali menyurati Dinas terkait dan kita datangi gedung DPRD untuk menanyakan usulan dari FMCSC sebelumnya.” Kata H Yusin Sueb ketua FMCSC kepada wartawan, Rabu (4/10/2023)
Dijelaskan Yusin, pada Audiensi pertama itu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan Audiensi kedua pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, Selain itu juga FMCSC kembali melakukan rapat kordinasi bersama Dinas terkait dan para Stakeholder di Kantor Kecamatan Pakuhaji.
“Kita sudah melakukan dua kali Audiensi atau dengar pendapat bersama ketua Dewan dan Dinas terkait Serta rapat kordinasi yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan ( DTRB ) Kab. Tangerang dan pihak terkait yang di lakukan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2023 di Aula Kecamatan Pakuhaji melibatkan para pemilik
bangunan liar di Bantaran Sungai Cisadane,” paparnya
Dari dulu kata Yusin, kami tau bahwa bantaran Sungai Cisadane otoritasnya pemerintah pusat. Tapi, kami sebagai masyarakat engga ingin melangkah terlalu jauh kepusat. Kan pemerintah paling dekat buat kami pemerintah kabupaten (pemkab).
“Cukuplah kami menuangkan aspirasi ke pemkab. Dan seyogyanya pemkab Tangerang melanjutkan aspirasi dari warga,” ujarnya.
Menurut Yusin Sueb, koordinasi dari
Pemkab Tangerang ke Pemerintah Pusat bisa dilakukan setiap saat. Tidak etis warga secara tiba-tiba ke Pemerintah Pusat.
“Kami ingin bantaran Sungai Cisadane dijadikan ruang terbuka hijau publik. Hal ini sepatutnya bukan sekedar keinginan
masyarakat, tapi kewajiban pemerintah menjaga kelestarian bantaran. Terlebih, era sekarang masyarakat susah mencari ruang terbuka hijau publik terdekat,
karena lahan itu dibuat seperti milik
pribadi oleh pemilik bangli,” imbuhnya.
Yusin juga menambahkan. Dalam rapat tersebut, Pemerintah memberi waktu kepada pemilik bangunan liar di Bantaran Sungai Cisadane untuk melakukan pembongkaran secara mandiri bangunan milik nya tersebut. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan juga dan ini harus ada penyikapan dari pemda Kabupaten Tangerang.
“Terkait perihal diatas Kami dari forum Masyarakat Cinta Sungai Cisadane ( FMCSC ) mohon agar DPRD Kab. Tangerang melakukan pemanggilan kepada pihak dinas terkait yakni, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Satpol PP Kab. Tangerang, Bina Marga Kab. Tangerang serta yang lainnya untuk didengarkan laporan terkait lambatnya penanganan penertiban bangunan liar yang ada di bantaran sungai Cisadane yang berada di Desa Kalibaru dan Desa Gaga, Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang.”tukasnya
Dikatakan Yusin, Apa bila dalam waktu 7 hari tidak di lakukan pemanggilan terhadap Dinas terkait, FMCSC akan mengambil langkah tegas.
“Jika tidak ada pemanggilan terhadap Dinas terkait, Kami dari Forum Masyarakat Cinta Sungai Cisadane ( FMCSC ) akan melakukan aksi demo.” pungkasnya.(Sur)
