Jurus Menyelamatkan Reputasi Bisnis Ketika Terjerat Hoaks

Jakarta, Suararealitas.co– Di tengah derasnya arus informasi digital, hoaks kini bukan lagi sekadar gangguan komunikasi, melainkan ancaman nyata yang dapat mengguncang reputasi perusahaan dan menggerus kepercayaan publik. Kasus demi kasus menunjukkan, hanya perusahaan dengan kesiapan komunikasi krisis yang matang yang mampu bertahan tanpa kehilangan kredibilitas.

Pemimpin Redaksi Periskop.id, Faisal Rachman, menegaskan bahwa dunia bisnis di Indonesia harus semakin waspada terhadap gelombang hoaks yang menyebar cepat di media sosial.“Informasi hari ini menyebar jauh lebih cepat daripada kemampuan publik untuk memverifikasinya. Ketika hoaks muncul, reaksi yang lambat atau panik justru dapat memperbesar kerusakan citra,” ujar Faisal dalam keterangannya kepada media, Sabtu (19/7).

Menurut Faisal, komunikasi krisis adalah elemen penting yang menentukan apakah sebuah perusahaan mampu mengendalikan situasi atau justru tenggelam dalam badai informasi palsu. Ia mengutip pandangan pakar komunikasi krisis, W. Timothy Coombs yang menekankan pentingnya strategi proaktif sebelum krisis benar-benar terjadi.  “Kesiapan protokol komunikasi, monitoring opini publik, dan pemanfaatan kanal resmi informasi merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen risiko modern,” kata Faisal.

Dirinya pun mengajak berkaca kepada sejumlah merek besar di Indonesia yang telah merasakan pahitnya serangan hoaks terhadap reputasinya. Antara lain mie instan Indomie, yang sempat diterpa isu kandungan bahan berbahaya pada 2010 di Taiwan dan apesnya berulang kembali pada 2023. Isu itu cepat memengaruhi persepsi konsumen, sebelum akhirnya diredam lewat klarifikasi berbasis data laboratorium dan penjelasan di media massa secara masif. “Indomie bertahan karena mereka cepat, transparan, dan berbicara dengan data. Bukan dengan emosi,” tegasnya.

Contoh lain datang dari Le Minerale, merek air minum dalam kemasan (AMDK) besutan Mayora, yang difitnah mengandung kadar bromat melebihi ambang atas keamanan pada Februari 2024. Hoaks yang diawali dari salah satu influencer yang memposting hoaks rupanya menjadi viral dan memicu keresahan publik. Namun, Le Minerale menunjukkan kelasnya sebagai merek besar dengan mengklarifikasi menggunakan melalui hasil uji laboratorium resmi dari Kementerian Perindustrian yang kemudian dipublikasikan di media massa dan media sosial.“Respons cepat dan berbasis bukti adalah vaksin terbaik melawan hoaks,” kata Faisal menegaskan. Ia menambahkan, hasilnya jelas terlihat  hoaks bromat itu sirna tanpa sisa, dan influencer yang menyebarkannya bahkan meminta maaf secara terbuka.

Kasus lain yang tak kalah menarik adalah hoaks JKW-Mahakam, yang sempat viral di media sosial karena mengaitkan kapal tunda JKW-Mahakam dan tongkang Dewi Iriana dengan isu tambang nikel di Raja Ampat dan menuding pemiliknya adalah mantan presiden. Padahal faktanya, kapal-kapal tersebut merupakan pengangkut batu bara di wilayah Kalimantan dan milik perusahaan publik yang datanya dapat diakses publik.

Berbeda dari pola umum, perusahaan pemilik kapal tersebut memilih tidak bereaksi berlebihan. Mereka hanya menerbitkan klarifikasi resmi di situs perusahaan. “Pendekatan itu sejalan dengan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari Coombs, yang menekankan bahwa respons krisis harus disesuaikan dengan tingkat ancaman dan persepsi publik,” jelas Faisal.

Ditambah lagi, Presiden Joko Widodo juga mengklarifikasi di media massa bahwa kedua kapal tersebut bukan miliknya.  Hasilnya, strategi komunikasi yang terukur dan presisi itu terbukti efektif menghancurkan hoaks yang sangat viral tersebut. Media massa menayangkan klarifikasi tersebut secara serentak, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun menetapkan isu JKW-Mahakam sebagai hoaks di laman resminya. “Ketenangan dan presisi dalam menghadapi hoaks terbukti menyelamatkan reputasi perusahaan,” tutur Faisal.

Faisal menegaskan terdapat sejumlah pelajaran penting yang bisa dipetik dari berbagai kasus tersebut. Pada dasarnya, ada tiga prinsip utama yang wajib dipegang perusahaan dalam menghadapi hoaks, yakni ketenangan, transparansi, dan kecepatan. Prinsip ini, lanjutnya, konsisten dengan Image Restoration Theory yang dikembangkan oleh William L. Benoit yang menekankan pentingnya pemilihan strategi komunikasi yang tepat untuk memulihkan citra.  “Hoaks bukan sekadar tantangan komunikasi, tetapi ancaman sistemik yang bisa menekan nilai saham, mengganggu rantai pasok, hingga menurunkan daya saing perusahaan di pasar global,” papar Faisal.

Karena itu, dalam pandangan Faisal, membangun ketahanan komunikasi nasional menjadi tanggung jawab bersama antara media, pemerintah, pelaku bisnis, dan konsultan komunikasi. Sinergi itu penting agar ekosistem informasi Indonesia tetap sehat dan terpercaya. “Dunia usaha tidak bisa lagi hanya fokus pada profit. Reputasi adalah aset yang nilainya tak ternilai  dan bisa runtuh hanya karena satu hoaks yang dibiarkan tanpa kendali, karena itu hoaks harus dihadapi secara terukur dengan metode komunikasi yang tepat,” tutup Faisal.