JAKARTA, suararealitas.co – Ketua Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Bambang Patijaya telah mengetahui kabar mengenai polemik aktivitas tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Sebab itu, Bambang menekankan pentingnya penanganan isu tambang nikel di Raja Ampat dilakukan secara terukur dan objektif.
“Polemik ini belum selesai. Maka, mari kita tempatkan masalah ini secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme yang akuntabel, bukan narasi yang emosional,” kata Bambang seperti dilansir suararealitas.co dari ANTARA, Senin (9/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perlu diketahui, kegiatan tambang nikel di Raja Ampat menjadi sorotan setelah Greenpeace Indonesia melaporkan adanya aktivitas penambangan di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran.
Adapun, analisis Greenpeace menunjukkan bahwa penambangan di tiga pulau tersebut telah menyebabkan kerusakan lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami.
Dokumentasi lapangan memperlihatkan limpasan tanah ke pesisir yang memicu sedimentasi, mengancam terumbu karang, dan ekosistem laut sekitar.
Politisi besutan Golkar itu mengatakan, bahwa aktivitas pertambangan di Raja Ampat menjadi perhatian nasional menyusul potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Selain itu, proses klarifikasi dan verifikasi oleh pemerintah masih terus berlangsung untuk memastikan situasi lapangan sesuai dengan regulasi dan standar perlindungan lingkungan.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret yang bersifat solutif, bukan aktivitas yang justru menambah kegaduhan,” ujarnya.
Namun hingga kini, situasi di lapangan masih dalam tahap verifikasi dan objektivikasi.
Oleh sebab itu, menurutnya, semua pihak diminta untuk menahan diri dan tidak membentuk opini prematur yang bisa memperdalam persepsi negatif terhadap kawasan yang dikenal sebagai salah satu ikon ekowisata Indonesia tersebut.
Bahkan, Bambang juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang telah meninjau langsung operasional tambang dan memutuskan penghentian sementara sebagai bentuk kehati-hatian.
Kendati begitu, kerja satu kementerian tidak cukup. Dirinya mengaku bahwa penyelesaian yang komprehensif memerlukan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya.
“Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan yang solid. Jangan tampil seolah jalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolektif dengan pendekatan teknokratis, berbasis pada data, fakta lapangan, dan analisa yang kredibel,” katanya.
“Fokus kita adalah memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga, masyarakat mendapat keadilan, dan proses industri berjalan sesuai koridor hukum,” pungkasnya.
