Tangerang, Suararealitas.co — Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) mendeklarasikan lima komitmen strategis untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional dalam Simposium Nasional bertajuk “Ketahanan Energi Nasional Menuju Swasembada Energi Berkelanjutan” di Grand Chapel UPH, Karawaci, Tangerang, Kamis (15/10/2026). Deklarasi tersebut menekankan pentingnya pemerataan akses energi, percepatan pengembangan energi nuklir, penguatan infrastruktur, serta pemanfaatan energi untuk mendukung transformasi teknologi dan pembangunan nasional.
Deklarasi ini disusun dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Kebijakan Energi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025. PIKI menilai ketahanan energi harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan menuju Indonesia Maju 2045 sekaligus mendukung pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.
Lima komitmen yang disampaikan mencakup pengembangan bauran energi berkelanjutan, percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang aman dan rendah karbon, penguatan akses energi sebagai kebutuhan dasar masyarakat, percepatan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, serta perluasan elektrifikasi hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni.
Ketua Panitia Simposium Nasional sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PIKI dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menekankan bahwa ketahanan energi nasional membutuhkan perencanaan yang matang dan penentuan prioritas yang tepat. Menurut dia, manfaat pembangunan sektor energi harus dirasakan masyarakat secara luas, bukan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Ketahanan energi, lanjutnya, perlu dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kesiapan infrastruktur, ketersediaan teknologi, serta kemampuan sumber daya manusia. Dengan demikian, pembangunan energi tidak hanya mendukung aktivitas industri dan perekonomian, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Dewan Pakar DPP PIKI, James T. Riady, yang menyoroti hubungan erat antara kemandirian energi dan penguasaan teknologi, terutama di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
James menilai Indonesia perlu menguasai sektor energi dari hulu hingga hilir agar mampu mengembangkan pusat komputasi berskala besar dan mengambil peran lebih strategis dalam persaingan teknologi global.
“Indonesia adalah konsumen AI. Namun, kunci pengembangan sektor ini ada pada energi. Investasi besar dunia saat ini mengalir ke AI, dan kita harus menguasai dari hulu agar menjadi pemain utama teknologi,” tegas James.
Menurut dia, ketersediaan energi yang andal dan kompetitif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung investasi teknologi. Karena itu, penguatan sektor energi perlu berjalan beriringan dengan agenda transformasi digital agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi perkembangan teknologi global, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengembangkan dan memanfaatkannya secara mandiri.
Pembahasan simposium dibagi ke dalam tiga sesi yang mencakup kebijakan dan perencanaan penyediaan listrik, pengembangan energi nuklir, serta pemerataan akses energi di wilayah 3T.
Sesi pertama membahas kebijakan energi dan RUPTL 2025–2034 dengan pemantik diskusi Executive Vice President Perencanaan Strategis Pembangkitan PT PLN (Persero), Parulian Noviandri. Diskusi dimoderatori Dr. Ir. Rocky Paotonan dari DPP PIKI, dengan tanggapan dari Husni Safruddin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Prof. Dr. Johni Numberi dari Dewan Energi Nasional.
Sesi kedua mengangkat pengembangan energi nuklir dengan pemantik Dr. Ir. Jupiter Sitorus Pane. Diskusi dipandu Dr. Sampe Purba dari DPP PIKI, dengan tanggapan dari Cecep Moch Yasin dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Prof. Ir. Yohannes Sardjono dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Sementara itu, sesi ketiga membahas akses energi di wilayah 3T dengan pemantik Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk. Diskusi dimoderatori Dr. Lusiana Idawati dari DPP PIKI, dengan tanggapan dari Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu dan Ketua DPRD Nias Utara Ya’aman Telaumbanua.
Pembahasan mengenai wilayah 3T menjadi bagian penting dalam simposium karena pemerataan elektrifikasi masih memerlukan dukungan kebijakan, pembiayaan, infrastruktur, dan koordinasi lintas sektor. PIKI mendorong agar percepatan RUPTL 2025–2034 turut memperhatikan kebutuhan wilayah yang belum menikmati akses energi secara memadai, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni.
Selain menghadirkan forum diskusi, simposium tersebut juga menjadi ruang bagi PIKI untuk menyampaikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Ketua Umum DPP PIKI yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan pentingnya menghadirkan gagasan yang memberikan manfaat bagi bangsa.
Dalam kegiatan tersebut, Maruarar menyerahkan bantuan usaha kepada 20 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantuan diberikan secara langsung maupun melalui Panitia Natal Nasional 2025. Ia juga mengajak peserta menyanyikan lagu “Hidup Ini Adalah Kesempatan” sebagai pengingat pentingnya menggunakan kesempatan untuk memberikan kontribusi bagi sesama.
Pada kesempatan yang sama, Maruarar bersama Tony Wenas menyerahkan policy brief berisi rekomendasi kebijakan hasil simposium kepada Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengapresiasi gagasan yang disampaikan PIKI dan menilai rekomendasi tersebut sejalan dengan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Ia menyatakan rekomendasi itu dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan serta mengajak PIKI berkolaborasi secara aktif dalam mendukung agenda hilirisasi nasional.
Melalui deklarasi lima komitmen dan rekomendasi kebijakan tersebut, PIKI mendorong agar penguatan ketahanan energi ditempatkan sebagai agenda strategis yang menghubungkan kepentingan masyarakat, pembangunan industri, pemerataan infrastruktur, dan penguasaan teknologi.
PIKI berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya sistem energi yang andal, berkelanjutan, dan terjangkau. Upaya tersebut dinilai penting agar manfaat pembangunan energi dapat dirasakan secara lebih merata sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi pada masa mendatang.
