JAKARTA, Suararealitas.co — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mendorong transformasi strategi pembangunan nasional melalui penguatan pemberdayaan masyarakat, integrasi program lintas kementerian dan lembaga, serta optimalisasi anggaran negara untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Muhaimin dalam Dialog Nasional Pemberdayaan bertajuk “Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045”. Ia menegaskan, pemberdayaan masyarakat harus menjadi orientasi utama pembangunan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga mampu berperan aktif sebagai pelaku pembangunan.
Menurut Muhaimin, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa paradigma baru pembangunan nasional yang menempatkan kemandirian, keberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
Salah satu prinsip yang ditekankan adalah memastikan setiap rupiah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memberikan manfaat nyata bagi pemberdayaan masyarakat.
“Setiap rupiah dari APBN yang dikeluarkan hendaknya menjadi pemberdayaan masyarakat,” demikian pokok pesan Muhaimin dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, pendekatan penanggulangan kemiskinan perlu mengintegrasikan bantuan sosial dengan program pemberdayaan. Bantuan sosial tetap diperlukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi harus diikuti upaya peningkatan keterampilan, produktivitas, dan akses terhadap kegiatan ekonomi.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat miskin yang masih berada pada usia produktif dan memiliki potensi untuk berkembang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta mencapai kemandirian secara bertahap.
“Bansos sementara, berdaya selamanya,” menjadi tagline yang ditekankan Muhaimin untuk menggambarkan arah transformasi tersebut.
Tiga Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Muhaimin menjelaskan, penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi utama. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, akses pendidikan terjangkau, serta penyediaan infrastruktur dan transportasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Kedua, memperkuat program pemberdayaan agar masyarakat memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan memperluas kesempatan kerja.
Ketiga, menurunkan angka kemiskinan secara menyeluruh melalui kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Muhaimin menyebut jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 22,9 juta jiwa atau 8,07 persen dari populasi. Ia juga menyampaikan harapan agar angka kemiskinan dapat ditekan hingga maksimal 5 persen pada 2029.
Untuk mencapai sasaran tersebut, ia menekankan pentingnya kerja bersama lintas kementerian dan lembaga, termasuk melalui intervensi pemberdayaan di sekitar 16.550 desa serta perhatian terhadap 88 kabupaten/kota prioritas penanggulangan kemiskinan.
Anggaran Pemberdayaan sebagai Investasi
Muhaimin juga meminta kementerian dan lembaga menyelaraskan kebijakan serta menggunakan standar yang sama dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
Menurut dia, kebijakan pemberdayaan perlu terintegrasi dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran negara. Karena itu, sinergi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan menjadi penting untuk memastikan program berjalan efektif.
Ia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan program pemberdayaan masyarakat. Anggaran pemberdayaan, menurutnya, perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan produktivitas, memperluas kegiatan ekonomi, dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.
“Jangan mengurangi anggaran pemberdayaan,” menjadi salah satu penekanan Muhaimin dalam sambutannya.
Ia meyakini, pemberdayaan yang dirancang dengan baik dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus membantu mengurangi kebutuhan terhadap bantuan sosial dalam jangka panjang.
Selain penguatan anggaran, Muhaimin meminta agar Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu acuan penting dalam menentukan sasaran program. Ketepatan data dinilai menentukan efektivitas intervensi sehingga bantuan dan program pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dorong Usaha Naik Kelas dan Penciptaan Lapangan Kerja
Dalam pelaksanaannya, Muhaimin menekankan pentingnya membangun ekosistem pemberdayaan yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan. Program yang terbukti berhasil perlu diidentifikasi, dipublikasikan, dan diperluas penerapannya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya program yang mampu mengubah masyarakat yang sebelumnya belum bekerja menjadi produktif, serta mendorong warga yang belum memiliki kegiatan usaha untuk mengembangkan keterampilan dan menjalankan aktivitas ekonomi.
Pemberdayaan, menurut arah kebijakan yang disampaikan, tidak cukup berhenti pada pemberian bantuan atau pelatihan. Program harus membuka jalan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, membangun usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperluas akses pasar.
Muhaimin turut menekankan sejumlah sasaran pemberdayaan, yakni mewujudkan masyarakat yang mandiri dan hidup berkualitas, mendorong usaha berkembang dan naik kelas, memberantas kemiskinan hingga ke pelosok, serta menjaga agar kelas menengah tetap sejahtera dan tidak mengalami penurunan kelas ekonomi.
Ia juga mendorong evaluasi terhadap kementerian dan lembaga berdasarkan keberhasilan mereka membangun ekosistem pemberdayaan yang berdampak nyata, khususnya dalam meningkatkan produktivitas masyarakat miskin ekstrem.
Melalui kolaborasi lintas sektor, penggunaan data yang tepat, dan penguatan anggaran pemberdayaan, pemerintah diharapkan dapat mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus membangun masyarakat yang lebih mandiri.
Transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaya, produktif, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.
