Kabupaten Tangerang, (21/10) Suararealitas.co – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tangerang pada Rabu (21/10). Mengusung tema “Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Tangerang, Drs. Moch. Maesyal Rasyid, M.Si. Workshop ini menghadirkan narasumber dari unsur legislatif, kementerian, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan BPKP untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
Peserta kegiatan berasal dari unsur kepala desa, sekretaris desa, dan kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama mengenai pentingnya pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi pembangunan.
Dalam workshop tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus Salim Al Jufri, menyampaikan materi “Pengawasan Parlemen untuk Tata Kelola Keuangan Desa Berkualitas dan Tangguh”. Materi ini mengangkat pentingnya fungsi pengawasan parlemen dalam mendorong tata kelola keuangan desa yang berkualitas, memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memastikan pelaksanaan program pembangunan desa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, Theresia David Siburian, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, memberikan perspektif mengenai pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa. Penguatan kelembagaan ekonomi diharapkan mampu mendorong optimalisasi potensi lokal, memperluas peluang usaha masyarakat, serta meningkatkan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.
Dari sisi penganggaran, John David Siburian, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, menyampaikan materi “Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa”. Pembahasan ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap mekanisme penyaluran dana desa serta pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan dana desa diharapkan dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, dan didukung administrasi serta pelaporan yang memadai.
Sementara itu, Ilham Nurhidayat, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP, menyampaikan materi “Pengawalan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Desa dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Materi tersebut menekankan pentingnya pengawalan tata kelola keuangan desa untuk memastikan anggaran dimanfaatkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan yang akuntabel juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian desa, meningkatkan kualitas pembangunan, serta mendukung pemberdayaan masyarakat.
Melalui workshop ini, Perwakilan BPKP Provinsi Banten mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik. Sinergi tersebut diperlukan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan, serta mendorong agar pengelolaan anggaran tidak hanya berfokus pada penyerapan dana, tetapi juga pada pencapaian hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa perlu didukung perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan kegiatan yang efektif, pertanggungjawaban yang transparan, serta pengawasan yang memadai. Dengan tata kelola yang baik, potensi desa dapat dikembangkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui penyelenggaraan workshop ini, diharapkan para kepala desa, sekretaris desa, dan unsur kecamatan di Kabupaten Tangerang semakin memperkuat komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan desa diharapkan dapat memastikan dana desa memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
