KKP Mulai Lakukan Survei Pembangunan KNMP di Wilayah Indonesia Timur

- Jurnalis

Kamis, 26 Februari 2026 - 16:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Jakarta, Suararealitas.co– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan sebanyak 87 orang surveyor untuk melakukan survei lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah Indonesia Timur khususnya 5 provinsi di Pulau Papua. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan lahan, kelayakan sosial ekonomi, serta aspek teknis pembangunan guna mendukung target pembangunan lokasi KNMP di Papua pada tahun 2026.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf meminta para surveyor yang akan berangkat ke wilayah 5 provinsi di Pulau Papua untuk menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sesuai arahan Bapak Presiden, prioritas pembangunan akan dimulai dari wilayah Indonesia Timur. Tujuannya jelas, agar ketimpangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan bisa kita kurangi, karena potensi di kawasan timur sangat besar dan perlu didorong lebih kuat,” ungkapnya dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (26/2).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengatakan pihaknya akan mengawal dan memastikan pembangunan KNMP bukan sekadar cepat, tapi juga tepat sasaran. Karena itu, setiap usulan tetap diseleksi secara menyeluruh mulai dari kesiapan lahan, keberadaan nelayan aktif, aktivitas perikanan tangkapnya benar-benar berjalan, sampai komitmen pemerintah daerahnya.

Baca Juga :  Respons Isu Global, Kemenko Polkam Perkuat Forum Kerukunan Beragama dan Tokoh Agama

“Setelah lokasi dinyatakan layak, kami akan segera menyusun dokumen perencanaan dan melanjutkan ke proses pengadaan. Targetnya, pembangunan bisa mulai sekitar Mei 2026 secara bertahap dan dilakukan serentak sesuai kesiapan lokasi masing-masing,” ungkapnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku Ketua Satgas Pembangunan KNMP Tahun 2026, Ridwan Mulyana menerangkan, tim surveyor memegang peran strategis untuk memastikan calon lokasi KNMP benar-benar siap untuk dibangun pada tahun ini sebanyak 1.000 lokasi, diantaranya lokasi prioritas di Pulau Papua yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan.

“Survei harus dilakukan secara komprehensif, objektif, dan berbasis data lapangan. Pastikan lahan clean and clear, status jelas serta tidak ada masalah. Survei ini bukan sekadar formalitas namun menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan KNMP. Tidak hanya memastikan ketersediaan lahan, namun juga aspek sosial ekonomi hingga potensi usaha dan bisnis perikanan di setiap lokasi.” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (26/2).

Kepala Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan selaku Koordinator Bidang Survei, Identifikasi, dan Penetapan Calon Lokasi KNMP Tahun 2026 Novi Susetyo Adi menjelaskan, survei yang dilakukan mencakup asesmen menyeluruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan. Penilaian dilakukan terhadap demografi, profil ekonomi, kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta kondisi usaha perikanan, termasuk aset, operasional penangkapan, struktur biaya, dan potensi pemasaran hasil tangkapan.

Baca Juga :  Logo dan Maskot HPN 2025 Resmi Diluncurkan

“Asesmen juga mencakup evaluasi kondisi fisik lahan, ketersediaan infrastruktur pendukung, utilitas, serta potensi risiko bencana. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan KNMP dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pada tahun 2026, pembangunan KNMP dikembangkan dengan model kluster yang saling terhubung dan terintegrasi secara ekonomi. KNMP hub akan berfungsi sebagai pusat konsolidasi dan pengolahan hasil perikanan yang dilengkapi fasilitas cold storage dan sarana pendukung lainnya. Sementara itu, KNMP penyangga menjadi lokasi pengumpulan hasil tangkapan nelayan yang dilengkapi fasilitas pendaratan dan rantai dingin awal.

Selanjutnya, hasil perikanan akan terhubung dengan sentra logistik seperti pelabuhan perikanan maupun pelabuhan umum sebagai pintu distribusi ke pasar regional, nasional, hingga ekspor. Model ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasok, meningkatkan efisiensi distribusi, serta meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan.

 

Berita Terkait

Kabupaten Tangerang Raih Penghargaan Top BUMD Award 2026
Baintelkam Polri Kunjungi Mako Bang Japar, Fahira Idris Tegaskan Komitmen Jaga Kamtibmas dan Sampaikan 5 Rekomendasi
Barikade 98 Tegaskan Sikap: Halal Bihalal Jadi Momentum Kawal Demokrasi
HUT ke-50 Perumdam TKR, Bupati Tangerang Tekankan Inovasi dan Pelayanan Air Bersih
Ulama dan Cendekiawan Muslim RI Serukan Persatuan Dunia Islam, Dorong Aliansi Global Kemanusiaan
Kementerian PPPA Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perlindungan Inklusif Anak dengan Down Syndrome
Funfest IKA ITS 2026: Dari Silaturahmi Alumni ke Aksi Sosial dan Pemberdayaan UMKM
Rektor ITS Dorong Hilirisasi Riset dan Penguatan Peran Alumni di Funfest IKA ITS 2026

Berita Terkait

Senin, 13 April 2026 - 21:40 WIB

Kabupaten Tangerang Raih Penghargaan Top BUMD Award 2026

Senin, 13 April 2026 - 20:39 WIB

Baintelkam Polri Kunjungi Mako Bang Japar, Fahira Idris Tegaskan Komitmen Jaga Kamtibmas dan Sampaikan 5 Rekomendasi

Senin, 13 April 2026 - 18:58 WIB

Barikade 98 Tegaskan Sikap: Halal Bihalal Jadi Momentum Kawal Demokrasi

Senin, 13 April 2026 - 15:52 WIB

HUT ke-50 Perumdam TKR, Bupati Tangerang Tekankan Inovasi dan Pelayanan Air Bersih

Senin, 13 April 2026 - 14:41 WIB

Ulama dan Cendekiawan Muslim RI Serukan Persatuan Dunia Islam, Dorong Aliansi Global Kemanusiaan

Berita Terbaru

Nasional

Kabupaten Tangerang Raih Penghargaan Top BUMD Award 2026

Senin, 13 Apr 2026 - 21:40 WIB