4. Potensi Penyalahgunaan Perlindungan
Putusan MK menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak identik dengan impunitas (kebal hukum). Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kriminalisasi atas kerja jurnalistik yang sah, bukan untuk membebaskan praktik jurnalistik dari kewajiban etis dan tanggung jawab profesional.
Namun dalam praktik, terdapat risiko bahwa putusan ini dimanfaatkan sebagai tameng oleh sebagian pelaku media untuk menghindari pertanggungjawaban, terutama ketika pemberitaan dilakukan tanpa verifikasi memadai, melanggar prinsip keberimbangan, atau mengabaikan hak jawab pihak yang dirugikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peningkatan jumlah pengaduan publik ke Dewan Pers sepanjang 2025 menunjukkan bahwa persoalan kualitas dan etika pemberitaan masih bersifat nyata.
Kondisi ini menegaskan bahwa perluasan perlindungan hukum harus berjalan seiring dengan penguatan mekanisme akuntabilitas internal pers.
Tanpa penegakan etik yang konsisten dan transparan, perlindungan hukum justru berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pers berada di atas hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan legitimasi sosial pers dan membuka ruang bagi pembenaran intervensi represif negara.
Oleh karena itu, penguatan sanksi etik yang proporsional, koreksi terbuka, hak jawab yang efektif, serta pemulihan reputasi yang akuntabel menjadi prasyarat agar perlindungan hukum benar-benar berfungsi menjaga kebebasan pers sekaligus integritas jurnalisme.
5. Dampak terhadap Demokrasi dan Kritik Publik
Jika diterapkan secara konsisten, putusan MK berpotensi memperkuat kualitas demokrasi dengan menciptakan ruang aman bagi wartawan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa bayang-bayang kriminalisasi.
Dalam konteks ini, kebebasan pers tidak hanya dilindungi secara normatif, tetapi juga dijamin dalam praktik penegakan hukum.
Sebaliknya, lemahnya implementasi berisiko mereduksi putusan ini menjadi norma simbolik semata diakui secara yuridis, tetapi diabaikan dalam praktik yang pada akhirnya melemahkan iklim kritik publik.
Oleh karena itu, pengawasan publik yang berkelanjutan menjadi krusial. Peran masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi profesi pers tidak hanya sebagai pendukung normatif, tetapi juga sebagai penjaga konsistensi, pengawas akuntabilitas aparat penegak hukum, serta penekan agar putusan MK dijalankan sebagai rujukan nyata dalam setiap penanganan sengketa pers.
Adapun, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perlindungan hukum wartawan merupakan langkah progresif dalam menjaga kemerdekaan pers di tengah meningkatnya tekanan hukum dan politik.
Efektivitas putusan ini, pada akhirnya, sangat ditentukan oleh implementasinya di lapangan, terutama oleh peran Dewan Pers sebagai mediator sengketa pers sekaligus penjaga etika jurnalistik.
Lonjakan pengaduan masyarakat sepanjang 2025 menunjukkan adanya peluang, tetapi sekaligus menyingkap tantangan serius dalam mengoperasionalkan putusan MK secara konsisten.
Tanpa kebijakan turunan yang jelas, dukungan institusional yang memadai, serta komitmen aparat penegak hukum, putusan MK berisiko berhenti sebagai norma hukum yang deklaratif, alih-alih menjadi instrumen transformasi.
Pada titik inilah putusan tersebut tidak menandai akhir perjuangan kebebasan pers, melainkan membuka fase baru, di mana negara, pers, aparat penegak hukum, dan masyarakat diuji bersama dalam menjadikan kemerdekaan pers sebagai prinsip yang benar-benar hidup dalam praktik demokrasi Indonesia.
Penulis : Dr. Bagus Sudarmanto, S.Sos., M.Si.
