Bogor, Suararealitas.co — DPP Himpunan Alumni IPB University bersama Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB University Kabinet Resilien menyelenggarakan Food & Agriculture Summit V 2025 di Bogor, Selasa (25/11/2025). Forum tahunan ini mengangkat tema “Evaluasi Saintifik Satu Tahun Kebijakan Pemerintah Bidang Ketahanan Pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih”, sebagai ruang diskusi akademik untuk menilai capaian dan tantangan kebijakan pangan nasional.
Dalam pembukaan, Ketua Umum DPP HA IPB, Walneg S Jas, menegaskan bahwa penyelenggaraan summit selama lima tahun berturut-turut menunjukkan komitmen alumni IPB dalam mengawal berbagai kebijakan strategis pemerintah secara sistematis dan berbasis data. Ia menyebutkan bahwa edisi tahun ini secara khusus menyoroti tiga agenda utama: penguatan ketahanan pangan nasional, keberlanjutan implementasi Program MBG, serta evaluasi pengembangan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa.
Walneg menilai sejumlah kebijakan pemerintah dalam setahun terakhir menunjukkan arah positif, terutama pada upaya memperkuat kapasitas produksi domestik, mendukung swasembada pangan, dan meningkatkan pemberdayaan petani melalui pendekatan pemberdayaan komunitas. Ia menekankan bahwa masukan ilmiah dari IPB dan unsur akademik lain sangat penting untuk memastikan setiap program prioritas terus diperbaiki agar semakin relevan dengan kebutuhan di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia berharap rangkaian diskusi dalam summit ini menghasilkan rekomendasi komprehensif untuk kementerian dan lembaga terkait, sehingga arah kebijakan pangan nasional dapat semakin tepat sasaran dan responsif terhadap tantangan global.
Pada sesi berikutnya, Kepala BRIN sekaligus Rektor IPB University, Prof. Dr. Arif Satria, menyampaikan apresiasi terhadap konsistensi jajaran alumni dalam menghadirkan forum evaluatif yang berbasis riset dan objektivitas akademik. Menurutnya, ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari sinergi antara inovasi riset, kemajuan teknologi, dan perumusan kebijakan publik yang adaptif.
Arif menyoroti potensi besar Program Makan Bergizi Gratis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Namun, ia menggarisbawahi bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung, mulai dari tata kelola pasokan pangan, infrastruktur distribusi, hingga koordinasi lintas sektor.
Menutup pemaparannya, Arif menyampaikan optimisme bahwa kolaborasi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dapat memperkuat fondasi kebijakan pangan nasional, sehingga berbagai program prioritas benar-benar mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
