JAKARTA, suararealitas.co – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, kembali menembakkan kritik keras terhadap kondisi internal Polri yang dinilainya semakin jauh dari harapan publik.
Ia menyebut banyak perwira kini justru berubah menjadi “Pangkodamar” (Panglima Komando dalam Kamar) yang lebih nyaman bersembunyi di balik meja ketimbang hadir di tengah rakyat.
Sukendar menegaskan, jabatan struktural yang seharusnya digunakan untuk mendengarkan suara masyarakat justru berubah menjadi tembok sulit ditembus bagi warga kecil yang mencari keadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak masyarakat ingin bertemu kapolsek, kapolres, kapolda, atau pejabat utama Polri, tapi sulitnya luar biasa. Tapi untuk cukong, sangat mudah ditemui. Ini ironi besar,” tegas Sukendar kepada suararealitas.co, Selasa (25/11/2025).
Bahkan, fenomena itu telah merusak citra Polri serta mempertebal jarak antara aparat dan masyarakat yang seharusnya mereka layani.
Publik Rindukan Pemimpin Polri yang Sederhana
Sukendar menilai, publik kini merindukan kehadiran figur pemimpin Polri yang sederhana, transparan, dan mau turun ke lapangan tanpa protokoler berlapis.
Ia menyebut sosok Irjen Pol (Purn) Umar Septono sebagai contoh nyata jenderal yang merakyat dan dicintai masyarakat. Namun figur semacam itu, kini semakin jarang ditemukan.
“Belum ada sosok Hoegeng yang lahir kembali di tubuh Polri. Padahal publik merindukannya,” ujarnya.
Menurut dia, bahwa Polri membutuhkan lebih banyak pemimpin yang hadir langsung di tengah rakyat, bukan hanya bersembunyi di ruang kerja ber-AC.
Pertemuan Kapolri – Kasatwil Harus Jadi Titik Balik Reformasi
Sukendar juga mendorong agar pertemuan Kapolri dengan seluruh Kasatwil se-Indonesia tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi momentum besar menuju reformasi total Polri.
Ia menegaskan kembali, bahwa reformasi harus menyentuh akar persoalan, bukan sekadar seremonial.
“Kapolri harus menjadikan pertemuan ini sebagai titik balik. Reformasi Polri harus konkret, terukur, dan dirasakan langsung oleh publik,” katanya.
Dia mengaku, Kasatwil memegang peran strategis dalam memulihkan kepercayaan publik. Internal harus dibersihkan dan pelayanan harus diperbaiki.
“Jangan sampai kantor polisi justru menjadi tempat lahirnya masalah baru. Penegakan hukum harus imparsial,” ujarnya.
Gaya Hidup Hedon Polisi Dinilai Sudah Mengkhawatirkan
Sukendar memberikan peringatan keras terkait budaya hedon yang dipertontonkan sebagian oknum polisi. Flexing mobil mewah, pesta eksklusif, hingga endorse dinilainya telah melewati batas kewajaran.
“Sudahi budaya flexing. Sudahi endorse yang merendahkan martabat institusi. Polisi itu pelayan rakyat, bukan selebgram,” tegasnya.
Ia menilai reformasi mental mustahil berjalan jika gaya hidup berlebihan masih dibiarkan berkembang.
Pelayanan Publik Jadi Barometer Utama Reformasi Polri
Sukendar mengatakan, ukuran reformasi Polri tidak boleh diukur dari banyaknya spanduk atau slogan, tetapi dari perubahan pelayanan publik yang konkret.
“Masyarakat ingin dilayani dengan hati. Bukan dipersulit, bukan menunggu viral dulu baru bergerak,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa reformasi harus mengalir dari Mabes Polri sampai Bhabinkamtibmas karena level itulah yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat.
“Jika pelayanan di Polsek saja masih bermasalah, bagaimana dengan pelayanan di level atas?,” singgungnya.
Untuk itu, dia pun menambahkan, Kapolri dan Pejabat Utama segera berbenah diri dengan memberikan contoh yang terbaik dalam menjalankan tugas.
“Kembalikan marwahnya Polri sesuai dengan keinginan para pendiri Polri yaitu Polri adalah pelayan dan pengayom masyarakat,” pungkasnya.
