Polri Sebut Kerumunan Jokowi di NTT Tak Masuk Pelanggaran Hukum

- Jurnalis

Sabtu, 27 Februari 2021 - 20:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Suararealitas.com, JAKARTA – Mabes Polri membantah menolak laporan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) soal kerumunan presiden saat kunjungan ke NTT. Bareskrim Polri memiliki alasan tersendiri tidak menerbitkan laporan polisi atas kerumunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

”Sebenarnya bukan menolak laporan. Bareskrim Polri menyimpulkan tidak ada pelanggaran pidana dalam kerumunan Jokowi. Sehingga laporan polisi tidak diterbitkan untuk PP GPI,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono saat dihubungi, Sabtu (27/2).

Baca Juga :  Musyawarah Nasional Forum Kewirausahaan Pemuda: Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045

Rusdi mengatakan, setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Kepala SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut. Sehingga tidak dilanjutkan dengan membuat laporan polisi.

Sebelumnya, beredar sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan masyarakat berkerumun saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (23/2).

Baca Juga :  Mendagri dan Kepala BPPIK Gelar Rapat Terbatas, Bahas Efisiensi Penggunaan Anggaran di Pemda

Dalam video tersebut, Presiden Jokowi ada di dalam mobil, sementara masyarakat mengerubungi mobil yang ditumpangi kepala negara itu.

Presiden Jokowi juga tampak melemparkan sebuah bingkisan ke masyarakat. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membenarkan kejadian tersebut. Menurut dia masyarakat saat itu sudah menanti kedatangan kepala negara.**(RI/Red)

Berita Terkait

Menko Polkam: Pemerintah tuntut investigasi menyeluruh dan pertanggungjawaban pelaku atas insiden gugurnya prajurit TNI di Lebanon
Komisi IV DPR Puji Peran Penyuluh Perikanan Tingkatkan Produktivitas Masyarakat KP
Pemkab Tangerang Mulai Perbaikan Jalan Sepatan–Pakuhaji, Aspirasi Warga Akhirnya Terwujud
KKP Sokong Pengembangan Kawasan Konservasi Lepas Pantai Berbasis Sains
MLLF Bisa Jadi Solusi Macet Gerbang Toll Saat Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2026
Kebersamaan dan Sinergi, LHI Gelar Halal Bihalal di Jakarta Utara
Kolaborasi Forkopimcam dan TNI–Polri Warnai Gerakan Bersih Lingkungan di Teluknaga
Konten Viral Anarkis Milik Badan Perwakilan Netizen di Jakarta Berpotensi Langgar Hukum, Bukan Produk Pers dan Status Dipertanyakan

Berita Terkait

Rabu, 1 April 2026 - 20:55 WIB

Menko Polkam: Pemerintah tuntut investigasi menyeluruh dan pertanggungjawaban pelaku atas insiden gugurnya prajurit TNI di Lebanon

Rabu, 1 April 2026 - 16:24 WIB

Komisi IV DPR Puji Peran Penyuluh Perikanan Tingkatkan Produktivitas Masyarakat KP

Rabu, 1 April 2026 - 16:03 WIB

Pemkab Tangerang Mulai Perbaikan Jalan Sepatan–Pakuhaji, Aspirasi Warga Akhirnya Terwujud

Senin, 30 Maret 2026 - 17:05 WIB

KKP Sokong Pengembangan Kawasan Konservasi Lepas Pantai Berbasis Sains

Minggu, 29 Maret 2026 - 19:49 WIB

MLLF Bisa Jadi Solusi Macet Gerbang Toll Saat Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2026

Berita Terbaru

TNI-Polri

Kodim 1710/Mimika Gelar Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat

Kamis, 2 Apr 2026 - 00:56 WIB