Jakarta, Suararealitas.co — Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) menilai industri perunggasan nasional masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang belum terselesaikan. Mulai dari tingginya ketergantungan impor bahan baku pakan, fluktuasi harga di tingkat peternak, hingga distribusi manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum merata.
Isu tersebut mengemuka dalam seminar AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Forum itu mempertemukan pelaku usaha perunggasan, koperasi peternak, asosiasi, hingga pemangku kebijakan untuk membahas arah pembenahan sektor unggas nasional.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal, Suwardi, mengatakan kondisi peternak ayam pedaging maupun petelur saat ini masih berada dalam tekanan. Menurutnya, persoalan tidak hanya terjadi di sektor produksi, tetapi juga menyangkut tata niaga dan distribusi pasar yang dinilai belum berpihak pada peternak rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya membuka harapan baru bagi peternak karena berpotensi menciptakan pasar yang stabil untuk telur dan daging ayam. Namun hingga kini, manfaat program tersebut disebut belum sepenuhnya dirasakan di tingkat peternak kecil.
“Program MBG ini sebenarnya sangat bagus, tetapi di lapangan peternak belum banyak merasakan dampaknya secara langsung,” kata Suwardi dalam forum seminar.
Pernyataan tersebut mendapat respons dari sejumlah peserta yang mengaku menghadapi persoalan serupa di daerah masing-masing. Sejumlah peternak berharap program MBG dapat menjadi jalur penyerapan hasil produksi unggas rakyat secara berkelanjutan.
Salah satu peternak telur asal Blitar yang hadir dalam forum mengungkapkan harga telur sempat mengalami penurunan ketika produksi meningkat, sementara akses pemasaran ke dapur-dapur MBG dinilai belum terbuka secara luas bagi peternak mandiri.
Menurut para peternak, kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya konektivitas antara program pemerintah dengan rantai distribusi di tingkat bawah. Mereka menilai distribusi pengadaan bahan pangan untuk MBG masih banyak dikuasai pemasok besar dan perantara.
Selain itu, peternak juga menyoroti dominasi perusahaan integrator yang menguasai rantai usaha dari produksi pakan, budidaya, hingga distribusi pasar. Situasi itu dinilai membuat peternak rakyat semakin sulit bersaing, meski regulasi budidaya sebenarnya telah memberikan ruang bagi usaha peternakan mandiri.
Dalam kesempatan tersebut, Suwardi juga meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap peternak lokal dan tidak terlalu bergantung pada investasi asing di sektor budidaya unggas.
Menurutnya, peternak rakyat memiliki kapasitas untuk menopang kebutuhan pangan nasional apabila didukung akses pembiayaan, distribusi pasar, dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan usaha kecil dan menengah.
“Peternak lokal sebenarnya mampu memperkuat produksi nasional. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan dan akses pasar yang lebih adil,” ujarnya.
