BOGOR, Suararealitas.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat peran penyuluh Kelautan Perikanan (KP) sebagai ujung tombak pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dikemukakan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Riset Perikanan Budi Daya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Selasa (31/3).
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto bersama Kepala BPPSDM KP, Dirjen Perikanan Budi Daya, perwakilan BUMN sektor pangan, Pemerintah Daerah Kota Bogor , serta pelaku usaha perikanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menegaskan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak cukup hanya bertumpu pada program dan anggaran, tetapi harus diperkuat oleh sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif. “Penyuluh KP hadir sebagai penghubung antara kebijakan dan praktik di lapangan. Mereka memastikan program tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terang Nyoman.
BPPSDM KP menjalankan fungsi strategis melalui empat instrumen utama, yaitu penyuluhan, pendidikan, pelatihan, serta standardisasi dan sertifikasi SDM. Peran ini semakin krusial dalam mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), revitalisasi tambak Pantura, budi daya tematik bioflok dan minapadi, hingga swasembada garam dan modernisasi sarpras pendidikan sektor KP.
Di lapangan, penyuluh KP bekerja secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Mereka mendampingi proses identifikasi kelompok, penyusunan rencana usaha, hingga penguatan kelembagaan dan akses pasar. Bahkan setelah program berjalan, penyuluh tetap hadir memastikan keberlanjutan usaha masyarakat.
BRPBATPP Bogor, sebagai UPT BPPSDM KP, menjadi salah satu simpul utama penguatan penyuluhan KP nasional. Saat ini, sebanyak 650 penyuluh mendampingi 7.148 kelompok perikanan di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Pendampingan ini menghasilkan capaian nyata, baik dari sisi legalitas usaha maupun peningkatan ekonomi masyarakat.
Dari sisi legalitas, penyuluh memfasilitasi berbagai dokumen penting seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, CBIB, hingga PIRT. Sementara dari sisi ekonomi, akses pembiayaan yang dibuka melalui pendampingan penyuluh telah mencapai sekitar Rp92,67 miliar, baik dari perbankan maupun non-perbankan.
Tak hanya itu, inovasi juga lahir dari kegiatan penyuluhan. Di antaranya teknologi SIPANEN untuk efisiensi budi daya nila bioflok skala UMKM, serta TAIGAN Gen 5 untuk pengolahan ikan yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Inovasi ini mendapat pengakuan nasional, termasuk Satyalancana Wira Karya 2025, serta BINA BOS PANEN yang masuk Outstanding Public Service Innovations 2025 KemenPANRB.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI juga meninjau langsung berbagai inovasi teknologi dan produk hasil pendampingan penyuluh, termasuk teknologi pengolahan ikan dan pakan yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperluas akses pasar, termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dikembangkan di BRPBATPP. Ia menilai inovasi tersebut sederhana, terjangkau, namun memiliki dampak besar bagi pembudi daya ikan.
“Kami melihat langsung inovasi yang sangat bermanfaat, mulai dari teknologi pengolahan hingga pakan. Ini perlu diperbanyak agar bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, Komisi IV DPR RI juga menyoroti keterbatasan jumlah penyuluh yang masih jauh dari kebutuhan ideal. Saat ini jumlah penyuluh secara nasional sekitar 3.943 orang, sementara kebutuhan mencapai sekitar 12.000 orang.
“Kami mendorong agar jumlah penyuluh ditingkatkan. Peran mereka sangat dekat dengan masyarakat dan menjadi kunci keberhasilan program di lapangan,” harap Titiek.
Sebagai bagian dari penguatan sektor hulu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan benih ikan dari BBPBAT Sukabumi kepada kelompok pembudi daya di Kota dan Kabupaten Bogor, meliputi komoditas nila dan lele. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi sekaligus memperkuat kemandirian usaha kelompok perikanan.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, yang mewakili Wali Kota Bogor menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IV DPR RI sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor perikanan di daerah. Ia menegaskan, meskipun berkarakter perkotaan dengan keterbatasan lahan, Kota Bogor tetap mengembangkan budi daya perikanan melalui inovasi seperti bioflok, budikdamber, dan akuaponik, serta mendukung program MBG melalui pemanfaatan hasil produksi kelompok pembudi daya ikan.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa penguatan SDM, khususnya penyuluh, menjadi kunci transformasi sektor KP ke depan. Penyuluh tidak hanya dituntut mendampingi, tetapi juga mampu melahirkan inovasi-inovasi yang aplikatif dan menjawab kebutuhan di lapangan.
