Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Iklan
Iklan

Pasang Iklan Hubungi Admin

Baca berita tanpa iklan. Gabung Suara Realitas

Suara Realitas Official AppGRATIS • Berita terkini Install
Gabung Suara Realitas Masuk
S+
Tranding
Pasang iklan di sini

Jangkau pembaca Suara Realitas. Hubungi admin untuk tarif dan ketentuan iklan.

Bagikan:fXWTDugaan Pemerasan di Yayasan Rehabilitasi Narkoba Mentari Pagi: Warga Binaan Disebut Diminta Uang hingga Rp20 Juta untuk BebasKomentar: 0
Dugaan Pemerasan di Yayasan Rehabilitasi Narkoba Mentari Pagi: Warga Binaan Disebut Diminta Uang hingga Rp20 Juta untuk Bebas Eksklusif

Dugaan Pemerasan di Yayasan Rehabilitasi Narkoba Mentari Pagi: Warga Binaan Disebut Diminta Uang hingga Rp20 Juta untuk Bebas

Suara Realitas, 19 November 2026, 21:01 WIB · 4 menit bacaBaca di App
Huruf
Foto Ilustrasi: Dugaan praktik pemerasan terhadap warga binaan di Yayasan Rehabilitasi Narkoba Mentari Pagi

TANGERANG, Suararealitas.co – Dugaan praktik pemerasan terhadap warga binaan di Yayasan Rehabilitasi Narkoba Mentari Pagi, Kota Tangerang, menjadi perhatian publik. Informasi yang beredar di media sosial menyebut adanya permintaan uang sebesar Rp10 juta hingga Rp20 juta kepada warga binaan dengan iming-iming pembebasan dari tempat rehabilitasi.

Tudingan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan lembaga rehabilitasi narkoba. Terlebih, lembaga rehabilitasi semestinya mengutamakan pemulihan, pendampingan, dan perlindungan terhadap warga binaan.

 

Informasi itu mencuat setelah akun Instagram @badanperwakilannetizen2 mengunggah tudingan mengenai dugaan permintaan uang oleh oknum pegawai Yayasan Mentari Pagi. Dalam unggahannya, akun tersebut menulis, “Biadab!! Yayasan rehab mentari pagi patok uang tebusan 10-20juta per orang untuk bebas,” dikutip Kamis (19/11/2026).

Namun, hingga berita ini disusun, belum ada dokumen, bukti transaksi, ataupun keterangan saksi yang dapat diverifikasi secara independen untuk memastikan kebenaran tudingan tersebut.

Dugaan Uang Tebusan Rp10 Juta hingga Rp20 Juta

Besaran uang yang disebut dalam unggahan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Jika benar terdapat pegawai yang meminta uang dengan menjanjikan pembebasan warga binaan, praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius.

Apalagi, warga binaan di lembaga rehabilitasi berada dalam posisi yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan.

Sejumlah pertanyaan penting perlu dijawab. Siapa pihak yang diduga meminta uang? Apakah permintaan tersebut dilakukan secara langsung atau melalui perantara? Adakah bukti komunikasi maupun transaksi yang mendukung tudingan tersebut?

Selain itu, perlu dipastikan apakah permintaan uang tersebut merupakan tindakan individu atau berkaitan dengan kebijakan pengelolaan yayasan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar persoalan ini tidak berhenti sebagai polemik media sosial, tetapi dapat ditelusuri berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.

Baca Juga :  Diduga Tanpa Izin Masuk ke Pekarangan Orang dan Melakukan Perusakan, Dua Pria Dilaporkan

Nama Ketua Yayasan Mentari Pagi Ikut Disorot

Dalam informasi yang beredar, nama Andry Yanto turut menjadi perhatian. Ia diketahui disebut sebagai Ketua Yayasan Mentari Pagi sekaligus Wakil Ketua DPC PKB Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Akun @badanperwakilannetizen2 juga mengunggah tudingan mengenai dugaan adanya pihak yang memberikan perlindungan kepada Andry Yanto.

Akun tersebut menulis, “Info A1, ketua yayasan Andry Yanto Dibekingi anggota DPR RI fraksi PKB Rano Alfath,” demikian isi unggahan tersebut.

Tudingan mengenai dugaan keterlibatan atau perlindungan dari pihak tertentu itu juga belum terverifikasi secara independen.

Tidak terdapat bukti yang dapat memastikan adanya hubungan perlindungan sebagaimana disebutkan dalam unggahan tersebut.

Karena itu, penyebutan nama Rano Alfath tidak dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan dalam dugaan permintaan uang maupun pengelolaan yayasan.

Klarifikasi dari Andry Yanto dan Rano Alfath diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai informasi yang beredar. Perlu Penelusuran Transparansi Pengelolaan Rehabilitasi

Dugaan permintaan uang dengan iming-iming pembebasan warga binaan perlu mendapat perhatian serius.

Persoalan ini bukan semata menyangkut dugaan pelanggaran oleh individu, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga rehabilitasi narkoba.

Penelusuran perlu mencakup mekanisme penerimaan warga binaan, ketentuan biaya rehabilitasi, prosedur pengakhiran program, serta pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait pembebasan.

Publik juga perlu mengetahui apakah yayasan memiliki standar operasional prosedur (SOP) mengenai pembayaran dan pengelolaan administrasi warga binaan.

Jika terdapat pungutan, pihak yayasan perlu menjelaskan dasar penetapan biaya, peruntukan dana, serta mekanisme pertanggungjawabannya.

Baca Juga :  Gawat! Grogol Petamburan Jakbar Darurat Pil Koplo, Kuat Dugaan Adanya Keterlibatan Oknum Berseragam Aktif

Aparat penegak hukum juga dapat menindaklanjuti informasi tersebut apabila terdapat laporan dan bukti awal yang memadai. Pemeriksaan perlu dilakukan secara profesional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Klarifikasi Yayasan dan Pihak yang Disebut Masih Diperlukan

Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai dugaan permintaan uang Rp10 juta hingga Rp20 juta masih bersumber dari unggahan akun Instagram @badanperwakilannetizen2.

Redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Yayasan Rehabilitasi Narkoba Mentari Pagi mengenai tudingan tersebut.

Penjelasan dari Andry Yanto, termasuk mengenai dugaan keterlibatan pegawai yayasan, masih diperlukan.

Begitu pula dengan Rano Alfath, yang namanya disebut dalam unggahan tersebut. Redaksi belum memperoleh konfirmasi mengenai tudingan adanya perlindungan terhadap Ketua Yayasan Mentari Pagi.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Yayasan Mentari Pagi, Andry Yanto, Rano Alfath, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.

Apabila tudingan tersebut terbukti, aparat penegak hukum diharapkan mengusutnya secara transparan dan profesional.

Sebaliknya, jika informasi tersebut tidak benar, klarifikasi dan bukti pendukung perlu disampaikan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.

Pada akhirnya, lembaga rehabilitasi narkoba harus menjalankan fungsi pemulihan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Warga binaan berhak memperoleh pelayanan yang manusiawi tanpa tekanan maupun praktik yang merugikan.

Catatan redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Seluruh tudingan di dalamnya masih memerlukan verifikasi dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan mengenai kesalahan pihak tertentu.

Lihat Hukum & Kriminal Selengkapnya→
Memuat berita berikutnya…
Artikel Terkait Hukum & Kriminal
Berita AktualKanal lain
NasionalKanal lain