Jakarta, Suararealitas.co – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjadi narasumber dalam acara Forum Nasional Pembentukan Karakter Inti Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2025 di Auditorium Gandhi Kantor BPKP, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (22/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono mendorong kolaborasi pengawasan penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan BPKP untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik.
“Saya merasa terhormat diundang oleh BPKP menjadi pembicara dalam forum yang dihadiri anak-anak muda, calon pemimpin BPKP ke depan. Kami membahas bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan BPKP,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Pramono menjelaskan, pemerintahan dapat berjalan baik dan efektif apabila melibatkan peran BPKP sebagai lembaga sentral, karena seluruh penggunaan anggaran daerah untuk pembangunan mendapat pengawasan dari BPKP.
“Saya meminta BPKP, termasuk aparat penegak hukum, untuk terlibat di semua tingkatan penggunaan anggaran daerah. Transparansi adalah kata kunci dalam membangun Jakarta. Mudah-mudahan kolaborasi dan kerja sama ini membawa kebaikan bagi Pemprov DKI Jakarta,” tambahnya.
Dalam pemaparan sesi bertajuk “Membangun Kolaborasi Mewujudkan Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan”, Gubernur Pramono menegaskan, sinergi antara pemerintah, BUMD, lembaga pengawas seperti BPKP, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, berbudaya, dan transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Collaborative governance dapat diupayakan secara strategis dengan membangun sistem pengawasan yang saling menguatkan, mendorong transparansi keuangan daerah, dan memastikan kebijakan publik berpihak pada kesejahteraan warga, bukan kepentingan kelompok,” terangnya.
Dalam menjalankan peran baru sebagai kota global yang modern, inklusif, dan berakar pada nilai budaya bangsa, Jakarta tidak hanya dituntut menjadi kota yang efisien, berbasis teknologi, dan cepat beradaptasi, tetapi juga siap menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Komitmen menjadikan kota yang inklusif juga terus diperkuat dengan memastikan bahwa kemajuan pembangunan Jakarta tidak meninggalkan satu pun warganya.
“Di tengah gempuran modernitas, kami juga berupaya membangun masyarakat yang meneladani nilai-nilai budaya. Ini penting untuk menjadikan Jakarta sebagai contoh kota global yang maju tanpa kehilangan karakter dan identitasnya,” jelas Gubernur Pramono.
Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran BPKP yang berperan dalam pengawasan berbasis data terhadap proyek strategis nasional sehingga membantu peningkatan kualitas pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah.
“Dukungan BPKP sebagai mitra strategis sangat diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas pembangunan Kota Jakarta. Dengan review tata kelola pengadaan barang/jasa, audit investigatif, dan evaluasi kinerja oleh BPKP, akan tercipta efisiensi dan transparansi dalam setiap kebijakan,” ujarnya.
Gubernur Pramono berharap forum ini dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sekaligus memperkuat posisi Kota Jakarta sebagai kota global yang berbudaya, inklusif, dan berkelanjutan.
(*/Kipray)
