TANGERANG – Penandatanganan PKS, di Hotel Horison Grand Serpong, Banten, Sabtu,(26/2/2022) malam, menyatakan bahwa pembangunan perumahan di Minggu depan sudah bisa dimulai.
Saat ditemui oleh wartawan Ketua Umum Apperindo KPA Tukirin Suryo Adinegoro, SE mengatakan, bahwa PKS tahap 1 ini pengusaha perumahan yang tergabung dalam Apperindo akan dapat menyerap tenaga kerja tidak kurang dari 7000 orang yang tersebar di pulau Jawa, dan Sumatera.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Sedangkan, peredaran uang yang akan terjadi di masyarakat juga tidak kurang dari 2 trilliun, dan ini adalah sebuah upaya yang akan dilakukan oleh DPP Apperindo bersama dengan DSI dalam ikut serta membangkitkan perekonomian di negeri ini,” ujar Ketum.
Dikatakan Ketum, akan terjadi juga di tahap kedua yang akan terjadi di Kalimantan, serta tahap ketiga yang akan terjadi di pulau Sulawesi, Irian, Papua, dan seterusnya.
“Didalam tahap awal ini, SJ PKS 1, PKS 2, dan PKS 3 DPP Apperindo, dan DSI bersama dengan pengusaha perumahan yang tergabung dalam Apperindo. Pada tahun ini akan dapat menyerap tenaga kerja tidak kurang dari 21.000 tenaga kerja, dan keuangan yang akan berputar dimasyarakat tidak kurang dari 6 trilliun rupiah. Inilah wujud kepedulian kami dalam ikut serta membangkitkan ekonomi dalam situasi pemulihan,” ungkap Tukirin Suryo Adinegoro.
Kemudian, Lanjut Tukirin, sektor property akan bangkit kembali, pengurangan pengangguran akan segera terwujud, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan segera menggeliat kembali dengan pola-pola syariah, dengan pola kebersamaan.
“Yang akan kita mulai dari tempat ini, antara Apperindo bersama DSI,” katanya.
Ini adalah target awal, dan pasti kita bisa wujudkan dengan dasar kebersamaan, dan gotong royong, antara kami pelaku usaha, dan para pemilik dana yang diprakarsai oleh PT. DSi.
“Pada saat ini, kami ingin berdiri mandiri menjalankan pembangunan perumahan dengan pola pembiayaan bersama. Ada pemilik modal (masyarakat umum), dan ada kami selaku pelaku usaha,” tuturnya.
Dengan demikian, bukan hanya persoalan permodalan usahanya saja untuk pengusahanya, namun kepemilikan rumah untuk masyarakat juga terbiayai dengan pola ini.
“Dari kami untuk kami, dari rakyat untuk rakyat. Pada saat ini, kami ingin berdiri mandiri menjalankan pembangunan perumahan dengan pola pembiayaan bersama. Ada pemilik modal (masyarakat umum), dan ada kami pelaku usaha,” tutupnya.
Penulis: Za/Red
