Jakarta, Suararealitas.co — Perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, diproyeksikan menjadi panggung besar konsolidasi gerakan buruh nasional. Sedikitnya 24 konfederasi serikat pekerja dipastikan ambil bagian dalam agenda yang akan berlangsung pada 1 Mei 2026, dengan estimasi kehadiran mencapai ratusan ribu pekerja dari berbagai daerah.
Momentum tahun ini dinilai memiliki makna strategis, seiring rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang akan bergabung langsung bersama pimpinan serikat pekerja. Kehadiran kepala negara tersebut dipandang sebagai sinyal terbukanya ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan kalangan buruh, sekaligus memperkuat harapan akan lahirnya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif.
Lebih dari sekadar seremoni tahunan, May Day 2026 dimaknai sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyuarakan aspirasi sekaligus mengevaluasi komitmen pemerintah. Sejumlah isu krusial mengemuka, mulai dari dorongan ratifikasi konvensi International Labour Organization, perlindungan pekerja sektor informal seperti ojek online, revisi undang-undang ketenagakerjaan, hingga rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah besarnya skala kegiatan, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara menegaskan bahwa seluruh pembiayaan acara tidak menggunakan anggaran negara. Ketua Umum KSPN, Ristadi, memastikan sumber pendanaan berasal dari dukungan swasta dan donasi sukarela.
“Biaya kegiatan tahun ini tidak menggunakan APBN. Semua berasal dari tangan-tangan baik yang peduli terhadap pekerja dan Indonesia,” ujar Ristadi dalam konferensi pers, Rabu (29/4/2026).
Ia juga menepis kekhawatiran publik terkait potensi penggunaan anggaran negara, seraya menegaskan bahwa penyelenggaraan dilakukan secara mandiri. “Kami pastikan nol rupiah dari APBN, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran soal penggunaan anggaran negara,” tegasnya.
Dari sisi teknis, panitia telah menyiapkan skema pengamanan untuk mengantisipasi kepadatan massa. Salah satu langkah yang diambil adalah mengimbau peserta agar tidak membawa barang berlebih guna mempercepat proses pemeriksaan di pintu masuk.
“Jika satu orang diperiksa satu menit, dengan jumlah ratusan ribu orang, prosesnya bisa sangat lama. Karena itu kami imbau peserta tidak membawa tas agar lebih efisien,” jelas Ristadi.
Ia menekankan bahwa perayaan May Day tahun ini bukan sekadar kegiatan simbolik, melainkan momentum kolektif yang menegaskan kesetaraan seluruh elemen buruh. “Tidak ada bos dalam perayaan ini. Semua bekerja bersama, berjuang bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Ristadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Satgas PHK yang diharapkan segera diumumkan menjelang atau pada puncak peringatan May Day.
“Insya Allah sebelum atau saat May Day, Satgas PHK akan diumumkan. Satgas ini tidak hanya menangani PHK, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja Indonesia,” ujarnya.
Menurut Ristadi, pembentukan Satgas PHK menjadi langkah penting di tengah potensi gelombang pemutusan hubungan kerja akibat tekanan ekonomi global dan domestik. Namun demikian, KSPN menegaskan bahwa peringatan May Day 2026 tidak lagi difokuskan sebagai ajang penyampaian tuntutan semata, melainkan sebagai ruang penyampaian aspirasi sekaligus bentuk apresiasi terhadap pemerintah.
“Besok bukan lagi tuntutan, tapi penyampaian aspirasi yang sebenarnya sudah kami sampaikan sebelumnya. Ini juga bentuk apresiasi atas sebagian aspirasi buruh yang sudah dipenuhi,” kata Ristadi.
Sejumlah isu yang tetap menjadi perhatian antara lain pengaturan ulang sistem outsourcing, penguatan regulasi ketenagakerjaan, serta perbaikan sistem pengupahan yang dinilai masih menyisakan ketimpangan antar daerah.
Ristadi menyoroti adanya disparitas upah minimum yang cukup signifikan meski berada dalam sektor pekerjaan yang sama. Ia mencontohkan perbedaan upah di sektor industri otomotif antara daerah seperti Yogyakarta dan Karawang yang dinilai tidak sebanding dengan selisih biaya hidup.
“Jam kerja sama, jenis pekerjaan sama, tapi upah bisa berbeda jauh antar daerah. Ini yang kami nilai belum adil,” ujarnya.
Karena itu, KSPN mendorong agar revisi undang-undang ketenagakerjaan ke depan mampu menghadirkan konsep pengupahan yang lebih berimbang dan berkeadilan.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa proses perumusan kebijakan tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Sejumlah isu, termasuk fleksibilitas outsourcing dalam regulasi sebelumnya, berpotensi memicu perbedaan pandangan.
“Pengusaha tentu tidak ingin ada kenaikan beban, sementara pekerja berharap perlindungan dan kesejahteraan meningkat. Di sinilah peran pemerintah dan DPR menentukan keberpihakan,” katanya.
KSPN juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan nasional yang dinilai masih rentan, termasuk tingginya angka pekerja tidak tetap dan pengangguran. Diperkirakan sekitar 20 juta masyarakat berada dalam kondisi rawan kehilangan pekerjaan atau belum memiliki pekerjaan tetap.
Untuk itu, KSPN mendorong pemerintah agar memperluas lapangan kerja dan memperkuat industri dalam negeri, termasuk melalui perlindungan terhadap produk lokal dari serbuan impor ilegal serta pemberian insentif, dukungan teknologi, dan kemudahan akses permodalan.
“Ciptakan seluas-luasnya lapangan kerja dan lindungi industri dalam negeri agar tetap kompetitif,” tegas Ristadi.
Selain itu, peningkatan kesejahteraan pekerja juga menjadi sorotan, mencakup kenaikan upah, perluasan jaminan sosial, hingga pengkajian ulang kebijakan pajak penghasilan bagi pekerja.
Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola kerja, KSPN turut mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap pergeseran preferensi generasi muda yang semakin tertarik pada pekerjaan fleksibel berbasis digital.
“Ini tren yang harus diantisipasi. Jangan sampai industri kesulitan tenaga kerja karena generasi muda lebih memilih pekerjaan yang tidak terikat,” ujarnya.
Melalui momentum May Day 2026, serikat pekerja berharap kehadiran pemerintah tidak berhenti pada simbolisme, tetapi mampu diwujudkan dalam kebijakan konkret yang berkelanjutan. Sinergi antara pekerja, pemerintah, dan dunia usaha dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman di Indonesia.
