Jakarta, Suararealitas.co — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) terus memperkuat penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi. Sepanjang 2025 hingga April 2026, sebanyak 655 kasus berhasil diungkap dengan total 672 tersangka.
Hal tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Mohammad Irhamni, dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).
“Jadi kami sudah mengantisipasi adanya kelangkaan ataupun kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dapat memicu penyimpangan di lapangan,” ujar Irhamni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional serta memastikan distribusi subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
Kerugian Negara Capai Rp1,26 Triliun
Dalam pemaparannya, Bareskrim Polri juga mengungkap bahwa sejak 2015 hingga 2026, praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi telah menimbulkan potensi kerugian negara mencapai Rp1.266.163.963.200.
Rinciannya meliputi penyalahgunaan BBM subsidi sebesar Rp516.812.135.215 dan LPG bersubsidi sebesar Rp749.294.400.000. Nilai ini dinilai sangat signifikan mengingat subsidi energi diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Penindakan tersebut juga sejalan dengan program prioritas Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan tata kelola sumber daya yang berkeadilan.
Pengungkapan Masif di Seluruh Indonesia
Irhamni menjelaskan, sepanjang 2025, Bareskrim bersama Polda jajaran mengungkap 568 kasus di 568 tempat kejadian perkara (TKP) yang tersebar di 33 provinsi, dengan 583 tersangka.
“Bisa dibayangkan betapa masifnya penyalahgunaan BBM ini, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa,” ujarnya.
Sejumlah wilayah dengan pengungkapan signifikan antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Polda Metro Jaya, dan DI Yogyakarta.
Dari pengungkapan tersebut, aparat berhasil mengamankan barang bukti dalam jumlah besar, di antaranya:
– 1.182.388 liter solar
– 127.019 liter Pertalite
– 17.516 tabung LPG 3 kg
– 516 tabung LPG 5,5 kg
– 4.945 tabung LPG 12 kg
– 422 tabung LPG 50 kg
– 353 unit kendaraan roda empat dan roda enam
“Itulah keberhasilan yang telah dicapai Bareskrim Polri beserta jajaran selama tahun 2025 dalam penegakan hukum BBM dan LPG ilegal,” kata Irhamni.
Memasuki periode Januari hingga April 2026, Bareskrim Polri mengungkap 97 kasus di berbagai wilayah dengan 89 tersangka.
“Bisa dilihat memang agak menurun, tetapi masih cukup tinggi,” ujar Irhamni.
Adapun barang bukti yang disita pada periode tersebut meliputi:
– 112.663 liter solar
– 7.096 tabung LPG 3 kg
– 3.113 tabung LPG 12 kg
– 79 unit kendaraan
Polri berharap tren penurunan ini dapat terus berlanjut seiring dengan peningkatan pengawasan dan penindakan sejak 2025.
Dampak Global dan Modus Operandi
Dalam kesempatan itu, Irhamni juga menjelaskan bahwa dinamika global, termasuk konflik geopolitik di Timur Tengah, turut memengaruhi stabilitas energi dunia dan berdampak pada kenaikan harga energi.
Kondisi tersebut menciptakan disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi yang kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan ilegal.
Modus yang digunakan pelaku antara lain membeli BBM subsidi secara berulang untuk ditimbun dan dijual kembali, menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi, memanfaatkan barcode atau identitas palsu, hingga memindahkan isi LPG subsidi ke tabung non-subsidi.
Perbedaan harga yang signifikan, seperti solar subsidi sekitar Rp6.800 per liter dibandingkan harga industri yang bisa mencapai Rp24.000 per liter, menjadi celah utama praktik ilegal tersebut.
Libatkan Peran Masyarakat
Irhamni menegaskan pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan Polda jajaran serta membuka akses pelaporan bagi masyarakat.
“Kami juga membuka hotline. Masyarakat dapat melaporkan kepada kami agar bisa segera ditindaklanjuti dalam penegakan hukum,” ujarnya.
Polri berharap sinergi antara aparat penegak hukum dan partisipasi publik dapat menekan praktik penyalahgunaan serta memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
